Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengharapkan peran Bank Indonesia (BI) untuk mendorong sejumlah perbankan yang ada, untuk meningkatkan lagi kredit sektor pertanian.
Pernyataan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa dihadapan Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu, memaparkan sejumlah kebijakan terkait pengendalian inflasi di daerah itu, sehingga sektor pertanian yang didorong.
"Kami mohon peran pimpinan BI untuk mendorong pihak perbankan, khususnya ditingkatkannya kredit sektor pertanian, karena di Provinsi Gorontalo fokus pada program unggulan seperti komoditi jagung dan padi," kata Winarni, melalui keterangan tertulis yang disampaikan ke ANTARA Gorontalo, Rabu.
Ada sejumlah strategi yang dijalankan Pemprov Gorontalo lewat kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo di sektor pertanian untuk pengendalian inflasi daerah, salah satunya adalah kehadiran "Brigade Alsintan" (alat dan mesin pertanian).
Pemerintah juga menyediakan tim sendiri untuk memberikan bantuan kepada petani berupa mesin dan alat pertanian, pada saat musim tanam dan panen nanti. Namun untuk pemeliharaan mesin tersebut dibebankan kepada dana APBD sehingga tidak membebani petani.
"Petani hanya cukup menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM), setelah lahan sawahnya digarap, alat tersebut dikembalikan lagi untuk perawatan, sehingga umur dari pada mesin alat pertanian cukup panjang," ujarnya.
Namun ke depan Pemprov Gorontalo berencana perlu mendorong kebijakan ini untuk diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota lainya.
Dijelaskannya, karena Pemprov Gorontalo fokus pada komoditi pertanian tersebut, maka daerah dapat mempertahankan nilai tukar petani, dimana nilai tukar petani saat ini cukup tinggi yaitu 104,5 persen.
"Melihat jumlah buruh tani di Gorontalo berjumlah sekitar 40-45 persen, sehingga ke depan kebijakan yang perlu dilakukan adalah membatasi alih fungsi lahan pertanian, dengan kebijakan melakukan redistribusi lahan
kepada buruh tani, terutama lahan HGU yang dikuasi segelintir orang dengan luasan ratusan hektare," tegas Winarni.
Ia menambahkan, dari sisi bantuan pemerintah tidak ada masalah. Keberadaan alsintan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 hanya 42 unit, sementara tahun 2016 meningkat jadi 1.740 unit.
"Begitu juga jaringan irigasi tersier, pada tahun 2010 hanya 1.950 Ha, dan tahun 2016 meningkat menjadi 5.500 Ha, sehingga pemerintah tetap komitmen pada program unggulan padi dan jagung," imbuhnya.
Kebijakan kedua adalah bahwa, sudah saatnya kita mengubah paradigma, khususnya tentang ketahanan rawan pangan, dimana selama ini hanya fokus pada pendekatan produktivitas, sudah saatnya beralih pada pendekatan
kesejahteraan.
"Data dari BI, Gorontalo kredit pertanian awalnya Rp800 miliar, namun saat ini sudah berjumlah sekitar Rp1,06 triliun," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Pernyataan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa dihadapan Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu, memaparkan sejumlah kebijakan terkait pengendalian inflasi di daerah itu, sehingga sektor pertanian yang didorong.
"Kami mohon peran pimpinan BI untuk mendorong pihak perbankan, khususnya ditingkatkannya kredit sektor pertanian, karena di Provinsi Gorontalo fokus pada program unggulan seperti komoditi jagung dan padi," kata Winarni, melalui keterangan tertulis yang disampaikan ke ANTARA Gorontalo, Rabu.
Ada sejumlah strategi yang dijalankan Pemprov Gorontalo lewat kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo di sektor pertanian untuk pengendalian inflasi daerah, salah satunya adalah kehadiran "Brigade Alsintan" (alat dan mesin pertanian).
Pemerintah juga menyediakan tim sendiri untuk memberikan bantuan kepada petani berupa mesin dan alat pertanian, pada saat musim tanam dan panen nanti. Namun untuk pemeliharaan mesin tersebut dibebankan kepada dana APBD sehingga tidak membebani petani.
"Petani hanya cukup menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM), setelah lahan sawahnya digarap, alat tersebut dikembalikan lagi untuk perawatan, sehingga umur dari pada mesin alat pertanian cukup panjang," ujarnya.
Namun ke depan Pemprov Gorontalo berencana perlu mendorong kebijakan ini untuk diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota lainya.
Dijelaskannya, karena Pemprov Gorontalo fokus pada komoditi pertanian tersebut, maka daerah dapat mempertahankan nilai tukar petani, dimana nilai tukar petani saat ini cukup tinggi yaitu 104,5 persen.
"Melihat jumlah buruh tani di Gorontalo berjumlah sekitar 40-45 persen, sehingga ke depan kebijakan yang perlu dilakukan adalah membatasi alih fungsi lahan pertanian, dengan kebijakan melakukan redistribusi lahan
kepada buruh tani, terutama lahan HGU yang dikuasi segelintir orang dengan luasan ratusan hektare," tegas Winarni.
Ia menambahkan, dari sisi bantuan pemerintah tidak ada masalah. Keberadaan alsintan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 hanya 42 unit, sementara tahun 2016 meningkat jadi 1.740 unit.
"Begitu juga jaringan irigasi tersier, pada tahun 2010 hanya 1.950 Ha, dan tahun 2016 meningkat menjadi 5.500 Ha, sehingga pemerintah tetap komitmen pada program unggulan padi dan jagung," imbuhnya.
Kebijakan kedua adalah bahwa, sudah saatnya kita mengubah paradigma, khususnya tentang ketahanan rawan pangan, dimana selama ini hanya fokus pada pendekatan produktivitas, sudah saatnya beralih pada pendekatan
kesejahteraan.
"Data dari BI, Gorontalo kredit pertanian awalnya Rp800 miliar, namun saat ini sudah berjumlah sekitar Rp1,06 triliun," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017