Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mulai mencontohkan dirinya yang mempublikasikan hasil dan manfaat dari perjalanan dinas keluar daerah, sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran di tengah masyarakat.
Menurutnya, ini merupakan bagian dari transparansi pemerintah yang erat kaitannya dengan angggaran. Sebab hal ini sangat penting untuk masyarakat mengetahuinya, sehingga masyarakat puas dari setiap hasil kerja pemerintah.
"Saya, Wakil Gubernur dan juga Sekda serta semua pimpinan SKPD perlu juga mempublikasikan apa yang telah dihasilkan dari setiap perjalanan dinas saat keluar daerah," kata Gubernur, Kamis.
Sehingga ke depan ketika ada pejabat daerah yang ingin keluar daerah, harus jelas tujuannya ingin ke mana, dan apa imbasnya bagi daerah, serta apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan perjalanan dinas Gubernur Gorontalo dalam setahun memakan biaya Rp1,8 miliar, ini tentu nilai yang besar dan masyarakat tentu bertanya-tanya apa saja hasil dari perjalan dinas seorang kepala daerah.
"Apakah hanya pergi keluar negeri atau hanya sekedar menghadiri undangan ke daerah lain, akan tetapi kembalinya tidak ada manfaatnya untuk dareah," ucapnya.
Ia sengaja mengundang rekan media untuk kemudian mempublikasikan kepada masyarakat apa hasil kinerja dari perjalanan dinasnya selama seminggu berada di Jakarta.
Di antaranya adalah harus bolak-balik dan melakukan lobi baik di Kementerian Keuangan serta Badan Anggaran DPR RI, agar bisa perjuangkan anggaran Rp37 miliar untuk menanggulangi devisit anggaran imbas dari pengalihan biaya guru tingkat SMA/SMK yang kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
"Dan itu berhasil, di mana akan dimasukan pada Dana Alokasi Umum (DAU) lewat APBN-Perubahan, termasuk memperjuangkan agar pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan anggaran DAU sebesar 3-4 persen dan bersyukur Gorontalo tidak ada pemotongan," jelasnya.
Bayangkan jika tidak ada tambahan Rp37 miliar dan terjadi lagi pemotongan DAU sebesar 3-4 persen dari total DAU provinsi Gorontalo senilai Rp1,8 triliun, apa yang harus kita perbuat untuk rakyat, padahal banyak program yang sangat ditunggu.
"Ini yang perlu kita publikasikan ke masyarakat, agar setiap penggunaan anggaran masyarakat dapat memonitor dan bisa mengkritisinya dan tidak ada saling tuding menuding," ucapnya.
Besar harapannya agar apa yang dilakukan pihaknya, bisa dicontohi oleh pejabat lainnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Menurutnya, ini merupakan bagian dari transparansi pemerintah yang erat kaitannya dengan angggaran. Sebab hal ini sangat penting untuk masyarakat mengetahuinya, sehingga masyarakat puas dari setiap hasil kerja pemerintah.
"Saya, Wakil Gubernur dan juga Sekda serta semua pimpinan SKPD perlu juga mempublikasikan apa yang telah dihasilkan dari setiap perjalanan dinas saat keluar daerah," kata Gubernur, Kamis.
Sehingga ke depan ketika ada pejabat daerah yang ingin keluar daerah, harus jelas tujuannya ingin ke mana, dan apa imbasnya bagi daerah, serta apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan perjalanan dinas Gubernur Gorontalo dalam setahun memakan biaya Rp1,8 miliar, ini tentu nilai yang besar dan masyarakat tentu bertanya-tanya apa saja hasil dari perjalan dinas seorang kepala daerah.
"Apakah hanya pergi keluar negeri atau hanya sekedar menghadiri undangan ke daerah lain, akan tetapi kembalinya tidak ada manfaatnya untuk dareah," ucapnya.
Ia sengaja mengundang rekan media untuk kemudian mempublikasikan kepada masyarakat apa hasil kinerja dari perjalanan dinasnya selama seminggu berada di Jakarta.
Di antaranya adalah harus bolak-balik dan melakukan lobi baik di Kementerian Keuangan serta Badan Anggaran DPR RI, agar bisa perjuangkan anggaran Rp37 miliar untuk menanggulangi devisit anggaran imbas dari pengalihan biaya guru tingkat SMA/SMK yang kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
"Dan itu berhasil, di mana akan dimasukan pada Dana Alokasi Umum (DAU) lewat APBN-Perubahan, termasuk memperjuangkan agar pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan anggaran DAU sebesar 3-4 persen dan bersyukur Gorontalo tidak ada pemotongan," jelasnya.
Bayangkan jika tidak ada tambahan Rp37 miliar dan terjadi lagi pemotongan DAU sebesar 3-4 persen dari total DAU provinsi Gorontalo senilai Rp1,8 triliun, apa yang harus kita perbuat untuk rakyat, padahal banyak program yang sangat ditunggu.
"Ini yang perlu kita publikasikan ke masyarakat, agar setiap penggunaan anggaran masyarakat dapat memonitor dan bisa mengkritisinya dan tidak ada saling tuding menuding," ucapnya.
Besar harapannya agar apa yang dilakukan pihaknya, bisa dicontohi oleh pejabat lainnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017