Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, salurkan sembilan bahan pokok (sembako) kepada 500 kepala keluarga yang masuk kategori kurang mampu dan rawan pangan.
Sebanyak 74 ibu hamil, diakui Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo, Tommy Jahya, juga mendapatkan bantuan sembako, karena mereka dikategorikan gizi kronis.
"Yang mendapatkan sembako tersebar di Kelurahan Ipilo, Biawu dan Limba B. Mereka juga masuk dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku)," katanya, Minggu.
Pemberian sembako itu juga, dijelaskan Tommy sebagai penguatan pangan dan vitamin. Hal itu ia sebutkan sebagai kewajiban pemkot dan bagian dari program yang intensif dilakukan sebagai bantuan cadangan pangan.
Hal-hal tersebut juga diakui Tommy sebagai wujud dari amanat undang-undang nomor 18 tentang pangan dan masyarakat.
Wujud dari undang-undang itu adalah untuk membantu pemerintah daerah sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga bisa menekan angka kematian ibu hamil, khususnya mereka yang gizi kronis. Kami berharap program itu akan mengurangi beban masyarakat," tuturnya.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menambahkan, program tersebut meruakan salah satu program unggulan pemerintah, agar masyarakat tidak kekurangan pangan.
Itu juga diakuinya sebagai penguatan ekonomi masyarakat dan daerah, karena sebagaian dari mereka masih memiliki kekurangan, bahkan keterbatasan ekonomi.
"Pemerintah harus mengintervensi masyarakat lewat program-program yang bermanfaat, agar mereka bisa sejahtera," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Sebanyak 74 ibu hamil, diakui Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo, Tommy Jahya, juga mendapatkan bantuan sembako, karena mereka dikategorikan gizi kronis.
"Yang mendapatkan sembako tersebar di Kelurahan Ipilo, Biawu dan Limba B. Mereka juga masuk dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku)," katanya, Minggu.
Pemberian sembako itu juga, dijelaskan Tommy sebagai penguatan pangan dan vitamin. Hal itu ia sebutkan sebagai kewajiban pemkot dan bagian dari program yang intensif dilakukan sebagai bantuan cadangan pangan.
Hal-hal tersebut juga diakui Tommy sebagai wujud dari amanat undang-undang nomor 18 tentang pangan dan masyarakat.
Wujud dari undang-undang itu adalah untuk membantu pemerintah daerah sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga bisa menekan angka kematian ibu hamil, khususnya mereka yang gizi kronis. Kami berharap program itu akan mengurangi beban masyarakat," tuturnya.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menambahkan, program tersebut meruakan salah satu program unggulan pemerintah, agar masyarakat tidak kekurangan pangan.
Itu juga diakuinya sebagai penguatan ekonomi masyarakat dan daerah, karena sebagaian dari mereka masih memiliki kekurangan, bahkan keterbatasan ekonomi.
"Pemerintah harus mengintervensi masyarakat lewat program-program yang bermanfaat, agar mereka bisa sejahtera," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017