London (ANTARA GORONTALO) - Inggris siap membayar hingga 40 miliar euro
sebagai bagian dari kesepakatan untuk meninggalkan Uni Eropa, menurut
surat kabar Sunday Telegraph, mengutip tiga sumber yang tidak disebutkan
namanya yang mengetahui strategi negosiasi Inggris.
Uni
Eropa sendiri telah melayangkan angka 60 miliar euro dan menginginkan
kemajuan signifikan dalam menyelesaikan kewajiban Inggris sebelum
perundingan dimulai, dengan isu-isu kompleks seperti pengaturan
perdagangan di masa depan.
Departemen
pemerintah yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit menolak
berkomentar mengenai artikel Sunday Telegraph. Sejauh ini, Inggris tidak
memberikan indikasi resmi berapa akan bersedia membayar.
Surat
kabar tersebut mengatakan, pejabat Inggris kemungkinan akan menawarkan
pembayaran 10 miliar euro setahun selama tiga tahun setelah meninggalkan
Uni Eropa pada Maret 2019, kemudian menyelesaikan keseluruhannya
sepanjang perundingan perdagangan.
Pembayaran
hanya akan dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang mencakup
sebuah perjanjian perdagangan, surat kabar tersebut menambahkan.
"Kami
tahu (posisi UE) adalah 60 miliar euro, namun intinya adalah 50 miliar
euro. Kami mendekati 30 miliar euro namun zona darat sebenarnya adalah
40 miliar euro, bahkan jika publik dan politisi tidak ada di sana,"
menurut surat kabar itu mengutip satu sumber "Whitehall senior".
Whitehall adalah distrik London sebagai basis pegawai negeri dan menteri Inggris.
Sumber
Whitehall kedua mengatakan garis bawah Inggris adalah "30 miliar euro
sampai 40 miliar euro" dan sumber ketiga mengatakan Perdana Menteri
Theresa May bersedia membayar "30 miliar euro", lapor Sunday Telegraph.
David
Davis, menteri Inggris yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit,
mengatakan pada 20 Juli, Inggris akan menghormati kewajibannya kepada UE
namun menolak untuk mengkonfirmasi pembayaran Brexit.
Pekan
lalu Bank of England mengatakan ketidakpastian Brexit membebani
ekonomi. Menteri Keuangan Philip Hammond ingin menghindari terjadinya
bisnis yang tidak menentu.
Jika Inggris tidak
dapat menyelesaikan kesepakatan Brexit, hubungan dagang akan diatur oleh
peraturan Organisasi Perdagangan Dunia, yang memungkinkan kedua belah
pihak memberlakukan bea dan cukai dan membiarkan banyak masalah lainnya
tidak diselesaikan.
Uni Eropa juga menginginkan
kesepakatan pada bulan Oktober mengenai hak-hak warga negara UE yang
sudah ada di Inggris, dan mengenai kontrol perbatasan antara Irlandia
dan provinsi Inggris di Irlandia Utara, sebelum perdagangan dan isu-isu
lainnya dibahas, demikian Reuters.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017