Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Puluhan warga Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, mengadukan oknum kades pembuat akta kematian palsu.
Perwakilan warga, Ain Ahmad, Senin, mengaku, mereka sengaja mendatangi kantor bupati setempat, guna mengadukan ulah sang kades yang dinilai sangat meresahkan.
"Putra saya masih hidup, namun telah dibuatkan akta kematian palsu dan terjadi pada warga lainnya," ujar Ain.
Warga menduga, kades sengaja melakukannya untuk mendapatkan anggaran dana duka yang menjadi program pemerintah daerah setiap tahun, sebesar Rp1,5 juta untuk setiap kejadian.
Ditambah lagi, sang kades telah melaporkan masyarakatnya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.
"Kami menilai, bupati dan wakil bupati akan segera menyahuti keluhan warga, sebab masalah ini sudah berlangsung cukup lama, apalagi ulang sang kades sangat meresahkan," ujar Ain.
Tidak hanya itu, kades dinilai telah menyelewengkan anggaran bantuan PKBM dan KUBE, sebab program tidak jalan namun anggarannya bisa dicairkan, bahkan kelompok penerima bantuan dipotong Rp400 ribu.
"Jika masalah ini dibiarkan, dikhawatirkan program pemerintah daerah di desa ini tidak berjalan maksimal, bahkan akan memunculkan konflik berkepanjangan," ujar Ain.
Sementara itu, Wakil bupati (Wabup) Roni Imran yang menemui warga mengimbau, agar mereka tidak gaduh dan gegabah dengan permasalahan tersebut, sehingga bisa diselesaikan tanpa ada yang dirugikan.
"Permasalahan di tingkat desa sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, musyawarah mufakat agar tidak ada yang dirugikan, serta program pembangunan di tingkat desa berjalan normal," ujarnya.
Ia mengimbau agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu membantu menyelesaikannya, dimediasi instansi terkait agar kondusifitas wilayah tetap terjaga dan aktivitas perekonomian masyarakat berlangsung normal.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Perwakilan warga, Ain Ahmad, Senin, mengaku, mereka sengaja mendatangi kantor bupati setempat, guna mengadukan ulah sang kades yang dinilai sangat meresahkan.
"Putra saya masih hidup, namun telah dibuatkan akta kematian palsu dan terjadi pada warga lainnya," ujar Ain.
Warga menduga, kades sengaja melakukannya untuk mendapatkan anggaran dana duka yang menjadi program pemerintah daerah setiap tahun, sebesar Rp1,5 juta untuk setiap kejadian.
Ditambah lagi, sang kades telah melaporkan masyarakatnya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.
"Kami menilai, bupati dan wakil bupati akan segera menyahuti keluhan warga, sebab masalah ini sudah berlangsung cukup lama, apalagi ulang sang kades sangat meresahkan," ujar Ain.
Tidak hanya itu, kades dinilai telah menyelewengkan anggaran bantuan PKBM dan KUBE, sebab program tidak jalan namun anggarannya bisa dicairkan, bahkan kelompok penerima bantuan dipotong Rp400 ribu.
"Jika masalah ini dibiarkan, dikhawatirkan program pemerintah daerah di desa ini tidak berjalan maksimal, bahkan akan memunculkan konflik berkepanjangan," ujar Ain.
Sementara itu, Wakil bupati (Wabup) Roni Imran yang menemui warga mengimbau, agar mereka tidak gaduh dan gegabah dengan permasalahan tersebut, sehingga bisa diselesaikan tanpa ada yang dirugikan.
"Permasalahan di tingkat desa sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, musyawarah mufakat agar tidak ada yang dirugikan, serta program pembangunan di tingkat desa berjalan normal," ujarnya.
Ia mengimbau agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu membantu menyelesaikannya, dimediasi instansi terkait agar kondusifitas wilayah tetap terjaga dan aktivitas perekonomian masyarakat berlangsung normal.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014