Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan memfasilitasi persoalan penyelesaian ganti untung lahan untuk pembangunan bendungan Randangan kepada masyarakat, dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II.
Gubernur saat menerima puluhan warga Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, berjanji tuntutan mereka siap difasilitasi dan akan dibawa pada forum rapat resmi dengan menghadirkan semua pihak.
"Begini saja, kalau bapak ibu setuju, pekan depan saya agendakan rapat dengan mengundang BWS II, Bupati dan DPRD Pohuwato, termasuk dari Badan Pertanahan, dan tidak boleh diwakili, mereka wajib datang," terang Rusli, Jumat, sambil menyebut lahan warga yang kena pembangunan bendungan harus ganti untung, bukan ganti rugi lagi.
Rusli meminta warga Taluditi yang hadir untuk datang kembali pekan depan, bahkan pihaknya menjamin warga yang hadir nanti untuk difasilitasi dengan dua unit bus antar jemput, dengan memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalan dari Kabupaten Pohuwato menuju kantor Gubernur Gorontalo.
"Saya ingin tahu persis kenapa proses ini belum selesai. Yang jelas kalau benar lahan bapak ini masuk di areal terdampak, maka harus diganti untung. Saya jamin itu, kalau tidak dibayarkan, saya yang paling depan untuk
menuntut. Saya yang pimpin kalian ke Balai Sungai," tegasnya.
Sementara perwakilan warga mengatakan, pembayaran ganti untung yang sudah dijanjikan agar dituntaskan.
"Kami hanya menuntut untuk pembayaran ganti untung lahan yang terdampak pembangunan bendungan Randangan," kata Jumadi Yunus, salah seorang warga.
Menurutnya, sampai saat ini sejumlah warga terdampak pembangunan masih menunggu penyelesaian ganti untung, mengingat kondisi lahan sudah tidak bisa lagi ditanami karena sudah tergenang air.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Gubernur saat menerima puluhan warga Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, berjanji tuntutan mereka siap difasilitasi dan akan dibawa pada forum rapat resmi dengan menghadirkan semua pihak.
"Begini saja, kalau bapak ibu setuju, pekan depan saya agendakan rapat dengan mengundang BWS II, Bupati dan DPRD Pohuwato, termasuk dari Badan Pertanahan, dan tidak boleh diwakili, mereka wajib datang," terang Rusli, Jumat, sambil menyebut lahan warga yang kena pembangunan bendungan harus ganti untung, bukan ganti rugi lagi.
Rusli meminta warga Taluditi yang hadir untuk datang kembali pekan depan, bahkan pihaknya menjamin warga yang hadir nanti untuk difasilitasi dengan dua unit bus antar jemput, dengan memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalan dari Kabupaten Pohuwato menuju kantor Gubernur Gorontalo.
"Saya ingin tahu persis kenapa proses ini belum selesai. Yang jelas kalau benar lahan bapak ini masuk di areal terdampak, maka harus diganti untung. Saya jamin itu, kalau tidak dibayarkan, saya yang paling depan untuk
menuntut. Saya yang pimpin kalian ke Balai Sungai," tegasnya.
Sementara perwakilan warga mengatakan, pembayaran ganti untung yang sudah dijanjikan agar dituntaskan.
"Kami hanya menuntut untuk pembayaran ganti untung lahan yang terdampak pembangunan bendungan Randangan," kata Jumadi Yunus, salah seorang warga.
Menurutnya, sampai saat ini sejumlah warga terdampak pembangunan masih menunggu penyelesaian ganti untung, mengingat kondisi lahan sudah tidak bisa lagi ditanami karena sudah tergenang air.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017