Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Rasuna Thalib menilai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2014, justru tidak adil bagi kaum perempuan itu sendiri.
"Indikator apa yang digunakan dalam penentuan kuota ini belum jelas, ini sebetulnya pemberian perlakuan yang kurang adil," kata Dosen Bahasa Inggris di Universitas Negeri Gorontalo itu, Kamis.
Untuk itu, ia mengusulkan dalam pemilu lima tahun mendatang tidak ada lagi pembagian porsi atau kuota agar kesempatan perempuan duduk sebagai wakil rakyat makin terbuka lebar.
"Jika diberikan porsi berarti ada pembatasan secara tidak langsung, bagaimana jika jumlah perempuan yang mencalonkan jauh lebih banyak? Adanya kuota ini juga bisa saja menjadi alasan partai politik tidak mencalonkan perempuan lebih banyak lagi dalam pemilu ," tambahnya.
Di sisi lain, ia juga meminta anggota legislatif perempuan jangan tinggal diam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam berbagai sektor.
"Anggota legislatif yang sudah duduk seharusnya mampu mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya dengan memelihara konstituen. Cara memelihara sebaiknya dengan melakukan kegiatan yang bermuatan edukasi, bukan dengan bagi-bagi uang" kata dia.
Kebiasaan buruk legislator yang hanya turun saat masa reses, kata dia, jangan diadopsi oleh legislator perempuan agar kepercayaan masyarakat kepada kemampuan perempuan tumbuh.
Dengan langkah itu, Rasuna menilai akan ada kesinambungan peran perempuan dalam pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Indikator apa yang digunakan dalam penentuan kuota ini belum jelas, ini sebetulnya pemberian perlakuan yang kurang adil," kata Dosen Bahasa Inggris di Universitas Negeri Gorontalo itu, Kamis.
Untuk itu, ia mengusulkan dalam pemilu lima tahun mendatang tidak ada lagi pembagian porsi atau kuota agar kesempatan perempuan duduk sebagai wakil rakyat makin terbuka lebar.
"Jika diberikan porsi berarti ada pembatasan secara tidak langsung, bagaimana jika jumlah perempuan yang mencalonkan jauh lebih banyak? Adanya kuota ini juga bisa saja menjadi alasan partai politik tidak mencalonkan perempuan lebih banyak lagi dalam pemilu ," tambahnya.
Di sisi lain, ia juga meminta anggota legislatif perempuan jangan tinggal diam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam berbagai sektor.
"Anggota legislatif yang sudah duduk seharusnya mampu mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya dengan memelihara konstituen. Cara memelihara sebaiknya dengan melakukan kegiatan yang bermuatan edukasi, bukan dengan bagi-bagi uang" kata dia.
Kebiasaan buruk legislator yang hanya turun saat masa reses, kata dia, jangan diadopsi oleh legislator perempuan agar kepercayaan masyarakat kepada kemampuan perempuan tumbuh.
Dengan langkah itu, Rasuna menilai akan ada kesinambungan peran perempuan dalam pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014