Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan dalam membangun daerah, ia telah berkomitmen tanpa korupsi, ini dapat terwujud jika penyelenggara pemerintahan daerah bisa melaksanakan sistem keuangan dan pengadaan barang jasa transparan dan akuntabel.
"Kita sudah membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, evaluasi, pelaporan semua sudah satu sistem," kata Rusli usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, yang dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa.
Selain membangun sistem pengelolaan keuangan, menurut Rusli, perlu juga membangun regulasi sistem pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, hal ini dimaksudkan agar pelayanan tidak berbelit-belit dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Ini juga menjadi arahan presiden tadi agar pemerintah termasuk di daerah, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, mengubah regulasi perizinan agar tidak mempersulit dan berpotensi korupsi," jelasnya.
Ia berharap agar masalah korupsi menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak, masyarakat diminta berperan aktif untuk memberikan laporan jika mengetahui ada indikasi pelanggaran korupsi oleh pejabat maupun aparat pemerintahan.
"Namun laporan harus berdasarkan data yang akurat, jangan laporannya hanya fitnah dan mencari-cari kesalahan orang," ungkapnya.
Prestasi Pemprov Gorontalo dalam hal pengendalian pembangunan ini juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, tidak terkecuali dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya pada acara evaluasi penyerapan anggaran pemprov Gorontalo, pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, melaksanakan studi banding terkait dengan penggunaan aplikasi e-Monev di Gorontalo.
LKPP sendiri berencana menggunakan aplikasi ini untuk memantau pembangunan secara keseluruhan di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kita sudah membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, evaluasi, pelaporan semua sudah satu sistem," kata Rusli usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, yang dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa.
Selain membangun sistem pengelolaan keuangan, menurut Rusli, perlu juga membangun regulasi sistem pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, hal ini dimaksudkan agar pelayanan tidak berbelit-belit dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Ini juga menjadi arahan presiden tadi agar pemerintah termasuk di daerah, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, mengubah regulasi perizinan agar tidak mempersulit dan berpotensi korupsi," jelasnya.
Ia berharap agar masalah korupsi menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak, masyarakat diminta berperan aktif untuk memberikan laporan jika mengetahui ada indikasi pelanggaran korupsi oleh pejabat maupun aparat pemerintahan.
"Namun laporan harus berdasarkan data yang akurat, jangan laporannya hanya fitnah dan mencari-cari kesalahan orang," ungkapnya.
Prestasi Pemprov Gorontalo dalam hal pengendalian pembangunan ini juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, tidak terkecuali dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya pada acara evaluasi penyerapan anggaran pemprov Gorontalo, pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, melaksanakan studi banding terkait dengan penggunaan aplikasi e-Monev di Gorontalo.
LKPP sendiri berencana menggunakan aplikasi ini untuk memantau pembangunan secara keseluruhan di Indonesia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017