Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi Dana Alokasi Khusus dan aplikasi Morena tahun 2018 se-Provinsi Gorontalo, Kamis.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan tim Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana DAK Sub Bidang KB.
Hasil yang diharapkan, yaitu penggunaan DAK dapat dilaksanakan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan akuntabel serta sebagai acuan bagi pengelola DAK kabupaten dan kota.
Kepala BKKBN Gorontalo Muhammad Edi Muin mengatakan bahwa kegiatan itu akan membawa manfaat bagi keberlangsungan dan kemajuan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, perkembangan kependudukan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia," katanya.
Pembangunan berkelanjutan jelas Edi Muin adalah pembangunan yang terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan penduduk dengan adanya daya dukung dan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
"Sehingga dapat menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Untuk kebijakan strategi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dia mengungkapkan pemerintah daerah tetap mengalokasikan dana operasional untuk Balai Penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini.
Namun BOKB bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya program KKBPK di Balai Penyuluhan KB, tetapi dana BOKB diperuntukan membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Balai Penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan.
"Harapan kami tentu saja untuk pelaksanaan BOKB di kabupaten dan kota terjalin baik dengan selalu menjalin koordinasi dengan tim pengendali DAK tingkat provinsi sub bidang KB secara berkala serta tetap melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB tahun anggaran 2018," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan tim Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana DAK Sub Bidang KB.
Hasil yang diharapkan, yaitu penggunaan DAK dapat dilaksanakan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan akuntabel serta sebagai acuan bagi pengelola DAK kabupaten dan kota.
Kepala BKKBN Gorontalo Muhammad Edi Muin mengatakan bahwa kegiatan itu akan membawa manfaat bagi keberlangsungan dan kemajuan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, perkembangan kependudukan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia," katanya.
Pembangunan berkelanjutan jelas Edi Muin adalah pembangunan yang terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan penduduk dengan adanya daya dukung dan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
"Sehingga dapat menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Untuk kebijakan strategi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dia mengungkapkan pemerintah daerah tetap mengalokasikan dana operasional untuk Balai Penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini.
Namun BOKB bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya program KKBPK di Balai Penyuluhan KB, tetapi dana BOKB diperuntukan membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Balai Penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan.
"Harapan kami tentu saja untuk pelaksanaan BOKB di kabupaten dan kota terjalin baik dengan selalu menjalin koordinasi dengan tim pengendali DAK tingkat provinsi sub bidang KB secara berkala serta tetap melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB tahun anggaran 2018," kata dia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017