Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Direktur The National Support for Local Investment Climates (NSLIC) Project Rino Sa`danoer, di Gorontalo, Minggu, mengatakan pihaknya membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan survei kondisi iklim usaha di daerah ini.
Menurut Rino, dari hasil survei tersebut mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan iklim investasi di Gorontalo.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah menggalakkan beberapa program untuk meningkatkan iklim usaha di daerah, seperti reformasi di bidang pelayanan perizinan yang memudahkan masyarakat mendapatkan izin yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha, baik dari sisi biaya, prosedur yang mudah serta waktu yang cepat.
Selain itu, ada pula program pendampingan untuk kelompok usaha kecil dan menengah (KUKM) melalui pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Rumah Kemasan (RK).
Ketiga program ini diharapkan dapat mendongkrak gairah masyarakat untuk memulai usaha baru, dan imbasnya akan meningkat pula iklim usaha serta perputaran perekonomian di tingkat daerah.
Tetapi, katanya pula, pelaksanaan program-program yang dirancang oleh pemerintah tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan konsep yang telah direncanakan hingga tujuan utama dari program tidak dapat tercapai dengan sempurna.
Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa peraturan-peraturan di daerah yang tidak sejalan dengan semangat program maupun kapasitas pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tersebut, Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) sebagai bagian dari NSLIC menemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo.
"Kendala tersebut antara lain masih rendah motivasi pelaku UMKM, masalah permodalan dan keterbatasan akses terhadap penyedia modal, masalah manajemen usaha dan pemasaran produk, dan belum ada koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pemberian bantuan dan pembinaan," kata Deputi Direktur B-Trust Yuyuk Mardiyah, saat memaparkan hasil surveinya di Gorontalo beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo yang tinggi menjadi tantangan bagi pemerintah, untuk menyediakan lapangan kerja dan mencegah meningkat angka pengangguran dan angka kemiskinan.
UMKM di Provinsi Gorontalo memiliki peran besar dalam mengurangi angka pengangguran, karena serapan tenaga kerjanya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serapan tenaga kerja oleh industri besar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurut Rino, dari hasil survei tersebut mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan iklim investasi di Gorontalo.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah menggalakkan beberapa program untuk meningkatkan iklim usaha di daerah, seperti reformasi di bidang pelayanan perizinan yang memudahkan masyarakat mendapatkan izin yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha, baik dari sisi biaya, prosedur yang mudah serta waktu yang cepat.
Selain itu, ada pula program pendampingan untuk kelompok usaha kecil dan menengah (KUKM) melalui pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Rumah Kemasan (RK).
Ketiga program ini diharapkan dapat mendongkrak gairah masyarakat untuk memulai usaha baru, dan imbasnya akan meningkat pula iklim usaha serta perputaran perekonomian di tingkat daerah.
Tetapi, katanya pula, pelaksanaan program-program yang dirancang oleh pemerintah tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan konsep yang telah direncanakan hingga tujuan utama dari program tidak dapat tercapai dengan sempurna.
Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa peraturan-peraturan di daerah yang tidak sejalan dengan semangat program maupun kapasitas pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tersebut, Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) sebagai bagian dari NSLIC menemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo.
"Kendala tersebut antara lain masih rendah motivasi pelaku UMKM, masalah permodalan dan keterbatasan akses terhadap penyedia modal, masalah manajemen usaha dan pemasaran produk, dan belum ada koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pemberian bantuan dan pembinaan," kata Deputi Direktur B-Trust Yuyuk Mardiyah, saat memaparkan hasil surveinya di Gorontalo beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo yang tinggi menjadi tantangan bagi pemerintah, untuk menyediakan lapangan kerja dan mencegah meningkat angka pengangguran dan angka kemiskinan.
UMKM di Provinsi Gorontalo memiliki peran besar dalam mengurangi angka pengangguran, karena serapan tenaga kerjanya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serapan tenaga kerja oleh industri besar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018