Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Rusli Habibie meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo untuk segera mempercepat serapan anggaran, mengingat APBD 2018 pada instansi tersebut sangat tinggi.
"Sesuai arahan pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menyegarakan di awal tahun semua program proyek pekerjaan sudah harus dilelang dan sudah mulai berjalan," kata Rusli Habibie, saat memimpin apel kerja di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Senin.
Hal ini dimaksud agar realisasi pekerjaan program pembangunan di Provinsi Gorontalo tidak menumpuk di akhir tahun. Gubernur juga berharap dinas terkait untuk secepatnya merampungkan dokumen administrasi untuk segera dilelang, mengingat ini sudah masuk bulan ke dua tahun 2018.
Ia menegaskan, dalam hal penyusunan perencanaan harus bena-benar matang dan profesional, sehingga saat menyerahkan dokumen ke panitia lelang, tidak harus bolak balik karena ada berkas yang kurang.
"Pengalaman tahun lalu cukup banyak, ketika diserahkan ke panitia lelang, masih ada dokumen yang belum lengkap," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk program pekerjaan yang objeknya ada dikabupaten/kota, untuk segera bangun koordinasi, terutama kesiapan lahan tempat dilaksanakannya suatu pekerjaan.
Melihat pengalaman sebelumnya, pekerjaan sudah dilelang, namun terkendala dengan persoalan lahan, akibatnya anggaran harus kembali ke kas negara.
"Saya tidak ingin kejadian serupa terulang lagi, hanya karena perencanaan dan persiapan yang tidak matang," imbuhnya.
Untuk itu ketika program sudah akan jalan, seharusnya sudah ada pernyataan dari pemerintah kabupaten/kota agar bersedia menyiapkan lahan, agar pelaksanaanya tidak terkendala.
Menurutnya ini akan menghindari bolak-baliknya anggaran, dan pemerintah pusat akan menilai pemerintah daerah tidak siap, akibatnya anggaran ke daerah akan dikurangi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Sesuai arahan pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menyegarakan di awal tahun semua program proyek pekerjaan sudah harus dilelang dan sudah mulai berjalan," kata Rusli Habibie, saat memimpin apel kerja di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Senin.
Hal ini dimaksud agar realisasi pekerjaan program pembangunan di Provinsi Gorontalo tidak menumpuk di akhir tahun. Gubernur juga berharap dinas terkait untuk secepatnya merampungkan dokumen administrasi untuk segera dilelang, mengingat ini sudah masuk bulan ke dua tahun 2018.
Ia menegaskan, dalam hal penyusunan perencanaan harus bena-benar matang dan profesional, sehingga saat menyerahkan dokumen ke panitia lelang, tidak harus bolak balik karena ada berkas yang kurang.
"Pengalaman tahun lalu cukup banyak, ketika diserahkan ke panitia lelang, masih ada dokumen yang belum lengkap," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk program pekerjaan yang objeknya ada dikabupaten/kota, untuk segera bangun koordinasi, terutama kesiapan lahan tempat dilaksanakannya suatu pekerjaan.
Melihat pengalaman sebelumnya, pekerjaan sudah dilelang, namun terkendala dengan persoalan lahan, akibatnya anggaran harus kembali ke kas negara.
"Saya tidak ingin kejadian serupa terulang lagi, hanya karena perencanaan dan persiapan yang tidak matang," imbuhnya.
Untuk itu ketika program sudah akan jalan, seharusnya sudah ada pernyataan dari pemerintah kabupaten/kota agar bersedia menyiapkan lahan, agar pelaksanaanya tidak terkendala.
Menurutnya ini akan menghindari bolak-baliknya anggaran, dan pemerintah pusat akan menilai pemerintah daerah tidak siap, akibatnya anggaran ke daerah akan dikurangi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018