Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) semakin memperketat wilayah perbatasan untuk mencegah masuknya narkoba ke daerah itu.

"Tidak adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di daerah ini, dikhawatirkan akan melemahkan pengawasan peredaran Narkoba," ujar Legislator DPRD Kabupaten, Husain Pateda, Rabu, di Gorontalo.

Politisi Hanura itu berharap, Pemkab meningkatkan sinergitas dengan Polri, TNI dan seluruh instansi teknis terkait dalam meningkatkan pengawasan di seluruh pintu masuk perbatasan, termasuk di kawasan pelabuhan, baik pelabuhan barang maupun perikanan.

Berbagai modus baru penyelundupan narkoba melalui wilayah perbatasan, perlu diwaspadai apalagi di wilayah laut kata Husain, Gorontalo Utara berada di kawasan pesisir dan berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Fhilipina dan Thailand.

"Saya berharap, pengawasan pun berlaku untuk kapal-kapal ikan, apalagi masih ada kapal ikan berbendera asing acapkali masuk di wilayah perairan bagian barat yaitu pantai Sumalata dan Tolinggula," ujarnya.

Maka kewaspadaan terhadap masuknya narkoba ke daerah ini perlu ditingkatkan.

Ia pun berharap, pemkab mengintensifkan pemeriksaan narkoba secara menyeluruh kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), para legislator, termasuk supir-supir yang melewati lintas Sulawesi.

Setelah Pemkab meniadakan OPD BNK, maka perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, serta Kepolisian dan TNI maupun instansi teknis terkait dalam hal pengawasan untuk mengantisipasi masuk dan beredarnya narkoba di daerah ini.

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018