Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan 2.600 program masuk sebagai prioritas nasional pada 2019.
Dalam rapat persiapan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Nasional Wilayah II yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa di Kantor Bappeda, Jumat, juga terungkap bahwa ada 1.193 program dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk masuk pada usulan prioritas kementerian/lembaga.
Rakortek Nasional Wilayah II rencananya akan dilaksanakan di Mataram, NTT pada 5 maret 2018.
Selain 17 provinsi, ada juga peserta dari pemerintah pusat yang akan hadir di antaranya Kemendagri, Bappenas dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
"Rakortek Nasional ini adalah awal perjuangan kita . Jika usulan program prioritas kita diterima di sini, akan berlanjut di tingkat Musrembang april nanti. Kita harus berjuang karena ada 17 Provinsi lain yang sama-sama bersaing dengan kita agar programnya menjadi prioritas nasional," jelas Sekda di Gorontalo.
Menurutnya setiap tahun APBD Provinsi Gorontalo hanya naik 100 miliar.
Angka tersebut dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan usaha pemerintah untuk pembangunan daerah.
Provinsi Gorontalo masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal APBN.
"Pada Rakortek nanti setiap pemaparan hanya diberikan waku kurang lebih satu setengah jam. Jadi harus dipersiapkan semua data mulai dari dokumen studi, kesiapan lahan, target, dan anggaran pembangunan. Semuanya harus jelas," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Dalam rapat persiapan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Nasional Wilayah II yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa di Kantor Bappeda, Jumat, juga terungkap bahwa ada 1.193 program dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk masuk pada usulan prioritas kementerian/lembaga.
Rakortek Nasional Wilayah II rencananya akan dilaksanakan di Mataram, NTT pada 5 maret 2018.
Selain 17 provinsi, ada juga peserta dari pemerintah pusat yang akan hadir di antaranya Kemendagri, Bappenas dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
"Rakortek Nasional ini adalah awal perjuangan kita . Jika usulan program prioritas kita diterima di sini, akan berlanjut di tingkat Musrembang april nanti. Kita harus berjuang karena ada 17 Provinsi lain yang sama-sama bersaing dengan kita agar programnya menjadi prioritas nasional," jelas Sekda di Gorontalo.
Menurutnya setiap tahun APBD Provinsi Gorontalo hanya naik 100 miliar.
Angka tersebut dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan usaha pemerintah untuk pembangunan daerah.
Provinsi Gorontalo masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal APBN.
"Pada Rakortek nanti setiap pemaparan hanya diberikan waku kurang lebih satu setengah jam. Jadi harus dipersiapkan semua data mulai dari dokumen studi, kesiapan lahan, target, dan anggaran pembangunan. Semuanya harus jelas," tukasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018