Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menanggapi pro dan kontra terkait pemberhentian Winarni Monoarfa dari jabatan sebagai sekretaris daerah.
Menurut Gubernur di Goronalo, Senin, jabatan bagi setiap orang hanyalah titipan sehingga tidak perlu dirisaukan atau ditangisi dan pilihannya hanya dua yaitu meninggalkan atau ditinggalkan jabatan.
"Waktu diberhentikan sebagai gubernur padaperiode pertama untuk ikut Pilgub, saya biasa saja. Saya sadar jabatan ini kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Kalau hari ini di SK-kan besok siap-siap diberhentikan itu biasa. Apalagi bagi kalian di organisasi pemerintahan," ujarnya saat memberi arahan pada pegawai saat Apel Korpri.
Ia mengatakan, seperti pemberhentian pejabat negara lain, pemberhentian Sekda sdalah sebuah keniscayaan.
Hal itu, lanjutnya, dibutuhkan untuk memastikan ada penyegaran dan regerenasi di tubuh birokrasi yang ia pimpin.
Selain sudah menjabat lebih dari enam tahun, Winarni dipandang telah banyak berkarya selama 16 tahun karirnya di Gorontalo.
"Jadi jabatan ada batasan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur Sekda itu dievaluasi setiap lima tahun," imbuhnya.
Gubernur meenjelaskan bahwa sistem birokrasi yang ingin ia bangun adalah birokrasi yang mengembangkan kemampuan dan regenerasi aparatur.
Ia mencontohkan, sejak awal provinsi berdiri 2000 banyak pejabat daerah yang dipinjam dari pusat dan daerah lain.
Tapi sekarang, kondisinya sudah berbalik karena SDM Gorontalo dianggap sudah maju dan dapat diandalkan.
"Setelah SDM kita mumpuni, para pejabat yang dipinjam dari daerah lain dikembalikan. Itu yang berproses di Provinsi Gorontalo. Ini banyak yang muda-muda sudah saya promosikan jadi eselon II," tukasnya.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Winarni Monoarfa yang dinilai banyak berjasa dan berprestasi bagi daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurut Gubernur di Goronalo, Senin, jabatan bagi setiap orang hanyalah titipan sehingga tidak perlu dirisaukan atau ditangisi dan pilihannya hanya dua yaitu meninggalkan atau ditinggalkan jabatan.
"Waktu diberhentikan sebagai gubernur padaperiode pertama untuk ikut Pilgub, saya biasa saja. Saya sadar jabatan ini kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Kalau hari ini di SK-kan besok siap-siap diberhentikan itu biasa. Apalagi bagi kalian di organisasi pemerintahan," ujarnya saat memberi arahan pada pegawai saat Apel Korpri.
Ia mengatakan, seperti pemberhentian pejabat negara lain, pemberhentian Sekda sdalah sebuah keniscayaan.
Hal itu, lanjutnya, dibutuhkan untuk memastikan ada penyegaran dan regerenasi di tubuh birokrasi yang ia pimpin.
Selain sudah menjabat lebih dari enam tahun, Winarni dipandang telah banyak berkarya selama 16 tahun karirnya di Gorontalo.
"Jadi jabatan ada batasan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur Sekda itu dievaluasi setiap lima tahun," imbuhnya.
Gubernur meenjelaskan bahwa sistem birokrasi yang ingin ia bangun adalah birokrasi yang mengembangkan kemampuan dan regenerasi aparatur.
Ia mencontohkan, sejak awal provinsi berdiri 2000 banyak pejabat daerah yang dipinjam dari pusat dan daerah lain.
Tapi sekarang, kondisinya sudah berbalik karena SDM Gorontalo dianggap sudah maju dan dapat diandalkan.
"Setelah SDM kita mumpuni, para pejabat yang dipinjam dari daerah lain dikembalikan. Itu yang berproses di Provinsi Gorontalo. Ini banyak yang muda-muda sudah saya promosikan jadi eselon II," tukasnya.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Winarni Monoarfa yang dinilai banyak berjasa dan berprestasi bagi daerah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018