Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Inspektorat di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, agar berlaku profesional dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Sulawesi Utara, Muhammad Indra Furqon, Rabu, di Gorontalo, pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK RI, di kabupaten itu, Rabu.
Indra mengatakan, KPK di tingkat pusat pun terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pemerintahan Desa, di samping mendorong Inspektorat di tingkat kabupaten, untuk lebih kuat dalam mengawasi dana desa.
"Inspektorat harus bisa lebih dulu menemukan pelanggaran atau penyelewengan dana desa, sebab KPK tidak mungkin turun langsung ke desa-desa," ujarnya.
Pihaknya, kata Indra, akan memberi penguatan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), selain secara intensif akan melakukan Monev terhadap kinerja Inspektorat agar tidak ada yang ditutup-tutupi jika menemukan pelanggaran.
Laporan pihak Inspektorat kata ia, akan terus dipantau, baik audit dana desa, investigasi dan berbagai kegiatan, serta laporan yang diharapkan akan diserahkan pihak Inspektorat khususnya laporan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), termasuk laporan pengawasan realisasi dana desa.
Khusus di kabupaten itu, Indra mengakui KPK-RI baru turun dan dipastikan akan melakukan pengawasan serta penguatan aparat, termasuk meminta peran Camat untuk ikut mengawasi dana desa.
Terkait temuan pelanggaran penyimpangan dana desa khusus di Provinsi Gorontalo, KPK belum menemukan apa-apa sebab masih dalam tahap bekerja.
Termasuk di wilayah Indonesia Timur, mencakup Sulawesi dan Gorontalo.
Ia berharap, kedatangan KPK dimaknai sebagai bentuk pencegahan tindakan korupsi, serta tidak ada kegiatan yang menjurus pada kegiatan yang merugikan keuangan negara.
"Jangan main-main dengan uang rakyat, uang adalah amanah rakyat dalam bentuk apapun, maka jangan sekali-kali meminta uang ketuk pintu atau uang terima kasih," ujar Indra.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Sulawesi Utara, Muhammad Indra Furqon, Rabu, di Gorontalo, pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK RI, di kabupaten itu, Rabu.
Indra mengatakan, KPK di tingkat pusat pun terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pemerintahan Desa, di samping mendorong Inspektorat di tingkat kabupaten, untuk lebih kuat dalam mengawasi dana desa.
"Inspektorat harus bisa lebih dulu menemukan pelanggaran atau penyelewengan dana desa, sebab KPK tidak mungkin turun langsung ke desa-desa," ujarnya.
Pihaknya, kata Indra, akan memberi penguatan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), selain secara intensif akan melakukan Monev terhadap kinerja Inspektorat agar tidak ada yang ditutup-tutupi jika menemukan pelanggaran.
Laporan pihak Inspektorat kata ia, akan terus dipantau, baik audit dana desa, investigasi dan berbagai kegiatan, serta laporan yang diharapkan akan diserahkan pihak Inspektorat khususnya laporan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), termasuk laporan pengawasan realisasi dana desa.
Khusus di kabupaten itu, Indra mengakui KPK-RI baru turun dan dipastikan akan melakukan pengawasan serta penguatan aparat, termasuk meminta peran Camat untuk ikut mengawasi dana desa.
Terkait temuan pelanggaran penyimpangan dana desa khusus di Provinsi Gorontalo, KPK belum menemukan apa-apa sebab masih dalam tahap bekerja.
Termasuk di wilayah Indonesia Timur, mencakup Sulawesi dan Gorontalo.
Ia berharap, kedatangan KPK dimaknai sebagai bentuk pencegahan tindakan korupsi, serta tidak ada kegiatan yang menjurus pada kegiatan yang merugikan keuangan negara.
"Jangan main-main dengan uang rakyat, uang adalah amanah rakyat dalam bentuk apapun, maka jangan sekali-kali meminta uang ketuk pintu atau uang terima kasih," ujar Indra.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018