Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sebagai instansi khusus menangani bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo diminta untuk tanggap setiap saat.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap kesiapan dan kesigapan BPBD teeutama dalam hal peralatan dan sumber daya manusia.
"Perahu karet misalnya. Jangan hanya dibiarkan karatan di gudang. Seminggu sekali mesinnya wajib dipanaskan, pastikan berfungsi. Jangan sampai tiba waktu banjir, perahu tidak bisa digunakan," tukasnya, Selasa.
Awal tahun ini Pemprov Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Perda tersebut mengatur tentang kewajiban dan kewenangan daerah dalam hal tanggap darurat.
Penanganan bencana dilakukan lebih terintegrasi dengan melipatkan semua unsur baik pemerintah daerah, TNI dan Polri.
Menurut gubernur, sistem penanggulangan bencana saat ini sudah terarah karena Badan Penanggulangan Bencana sudah ada di semua tingkatkan dari pusat hingga kabupaten dan kota.
Meski begitu, gubernur meminta agar penanganan bencana tidak dilakukan secara parsial namun butuh keterlibatan semua pihak.
"Penanggulan bencana harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan menyeluruh. Hindari ego sektoral. Begitu saya minta informasi, kadang-kadang masih ada jawaban itu tanggung jawab kota pak, itu tugas kabupaten pak. Tidak bisa seperti itu, harus berkoordinasi," tegasnya.
Sebagai daerah yang dikategorikan rawan bencana, gubernur berharap agar BPBD intens memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya cegah dini bencana.
Kesiapan warga dalam menghindari bencana dan upaya penyelamatan dini mutlak diketahui oleh warga.
SDM BPBD juga dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas diri agar siap diterjunkan di medan bencana kapan saja.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap kesiapan dan kesigapan BPBD teeutama dalam hal peralatan dan sumber daya manusia.
"Perahu karet misalnya. Jangan hanya dibiarkan karatan di gudang. Seminggu sekali mesinnya wajib dipanaskan, pastikan berfungsi. Jangan sampai tiba waktu banjir, perahu tidak bisa digunakan," tukasnya, Selasa.
Awal tahun ini Pemprov Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Perda tersebut mengatur tentang kewajiban dan kewenangan daerah dalam hal tanggap darurat.
Penanganan bencana dilakukan lebih terintegrasi dengan melipatkan semua unsur baik pemerintah daerah, TNI dan Polri.
Menurut gubernur, sistem penanggulangan bencana saat ini sudah terarah karena Badan Penanggulangan Bencana sudah ada di semua tingkatkan dari pusat hingga kabupaten dan kota.
Meski begitu, gubernur meminta agar penanganan bencana tidak dilakukan secara parsial namun butuh keterlibatan semua pihak.
"Penanggulan bencana harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan menyeluruh. Hindari ego sektoral. Begitu saya minta informasi, kadang-kadang masih ada jawaban itu tanggung jawab kota pak, itu tugas kabupaten pak. Tidak bisa seperti itu, harus berkoordinasi," tegasnya.
Sebagai daerah yang dikategorikan rawan bencana, gubernur berharap agar BPBD intens memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya cegah dini bencana.
Kesiapan warga dalam menghindari bencana dan upaya penyelamatan dini mutlak diketahui oleh warga.
SDM BPBD juga dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas diri agar siap diterjunkan di medan bencana kapan saja.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014