Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo akan menggandeng pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pendapatan pajak di daerah.
Kepala KPP Pratama Gorontalo Daus Rauf di Gorontalo, Minggu, mengatakan salah satu caranya adalah dengan melakukan penandatangan kerja sama antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Dirjen Pajak tentang konfirmasi status wajib pajak (KSWP).
"Hari ini kami menindaklanjuti rencana kerja sama antara Dirjen Pajak dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Waktunya kapan ini yang dibicarakan, namun pada prinsipnya Gubernur setuju dan minta diagendakan," kata Daus usai bertemu gubernur.
Jika kerja sama tersebut telah ditandatangani, lanjutnya, proses layanan publik dan perizinan yang dilakukan oleh pemprov terhadap individu atau korporasi harus mendapatkan KSWP dari KPP Pratama.
Menurutnya KSWP menyangkut status wajib pajaknya baik itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Selain untuk menata sistem perpajakan di daerah, kerja sama tersebut dinilai penting untuk mencapai target penerimaan pajak Gorontalo yang dipatok sebesar satu triliun rupiah setiap tahun.
Angka itu diakui Daus belum bisa tercapai hingga saat ini.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik rencana kerja sama tersebut.
Menurutnya, perlu ada penataan bagi wajib pajak dari luar daerah yang bekerja atau melaksanakan pekerjaan proyek di Gorontalo untuk memastikan pembayaran pajak mereka tidak dibayar di daerah asal.
"Sejak beberapa tahun lalu saya sudah membuat kebijakan, setiap kontraktor luar daerah yang mendapatkan pekerjaan di Gorontalo harus mengurus NPWP di sini. Artinya, ketika mereka mendapatkan upah dan menyetor pajak maka pajaknya masuk di kas daerah tidak lari ke daerah asal," ungkapnya.
Dia berharap dengan kebijakan itu dan ditambah dengan rencana kerja sama KSWP, akan dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara.
"Pajak yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan di Gorontalo," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Kepala KPP Pratama Gorontalo Daus Rauf di Gorontalo, Minggu, mengatakan salah satu caranya adalah dengan melakukan penandatangan kerja sama antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Dirjen Pajak tentang konfirmasi status wajib pajak (KSWP).
"Hari ini kami menindaklanjuti rencana kerja sama antara Dirjen Pajak dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Waktunya kapan ini yang dibicarakan, namun pada prinsipnya Gubernur setuju dan minta diagendakan," kata Daus usai bertemu gubernur.
Jika kerja sama tersebut telah ditandatangani, lanjutnya, proses layanan publik dan perizinan yang dilakukan oleh pemprov terhadap individu atau korporasi harus mendapatkan KSWP dari KPP Pratama.
Menurutnya KSWP menyangkut status wajib pajaknya baik itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Selain untuk menata sistem perpajakan di daerah, kerja sama tersebut dinilai penting untuk mencapai target penerimaan pajak Gorontalo yang dipatok sebesar satu triliun rupiah setiap tahun.
Angka itu diakui Daus belum bisa tercapai hingga saat ini.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik rencana kerja sama tersebut.
Menurutnya, perlu ada penataan bagi wajib pajak dari luar daerah yang bekerja atau melaksanakan pekerjaan proyek di Gorontalo untuk memastikan pembayaran pajak mereka tidak dibayar di daerah asal.
"Sejak beberapa tahun lalu saya sudah membuat kebijakan, setiap kontraktor luar daerah yang mendapatkan pekerjaan di Gorontalo harus mengurus NPWP di sini. Artinya, ketika mereka mendapatkan upah dan menyetor pajak maka pajaknya masuk di kas daerah tidak lari ke daerah asal," ungkapnya.
Dia berharap dengan kebijakan itu dan ditambah dengan rencana kerja sama KSWP, akan dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara.
"Pajak yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan di Gorontalo," imbuhnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018