Gorontalo, 28/6 (Antara) - DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui rencana pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema tersebut memungkinkan pendanaan pembangunan rumah sakit dengan investasi swasta.
"Tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak ini. Kami sudah banyak diskusi dan mendengarkan pemaparan tentang rencana dari konsultan, sehingga kami sudah sepakat rencana pembangunan RS Ainun ini harus disetujui," kata Ketua DPRD Gorontalo, Paris Jusuf di Gorontalo, Kamis.
Pemprov dan konsultan telah melakukan Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC).
Tahapan OBC dalam skema pembangunan infrastruktur KPBU, merupakan tahapan awal sebelum rencana bisnis ditawarkan kepada investor.
Selanjutnya investor yang tertarik akan melakukan uji kelayakan sebelum akhirnya sepakat untuk mendanai pembangunannya.
Jika sudah disetujui oleh investor, lanjutnya maka tahapan berikutnya adalah pembentukan dan pendanaan pemprov untuk tim konsultan baru untuk menyusun Final Business Case (FBC) atau? Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.
FBC berfungsi sebagai panduan tentang mekanisme pembangunan dalam hal struktur organisasi, detail perencanaan pembangunan, pendanaan dan lainya.
Pemprov harus menganggarkan Rp5 miliar untuk mendanai konsultan FBC.
"Untuk proses FBC jauh-jauh hari sudah kita setujui, karena itu adalah keharusan dalam proses kerjasama KPBU. Kami juga setuju jika nanti ini berproses, maka ada Perda yang mengatur tentang mekanisme dan pendanaan rumah sakit," tambahnya.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menilai perlu adanya keterlibatan pimpinan DPRD dalam rencana pembangunan mega proyek ini.
"DPRD sebagai wakil rakyat dari awal sudah kami hadirkan dan minta tanggapan-tanggapannya, agar setiap tahap itu mereka tahu dan ikut mendukung. Lebih penting lagi, mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat jika ada pertanyaan tentang rencana ini," jelasnya.
Dalam waktu dekat, tim dari Pemprov Gorontalo, konsultan OBC dan DPRD akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan perbandingan pelaksanaan KPBU di daerah lain seperti pembangunan IPAL di Pasuruan dan Rumah Sakit Sidoarjo, Jawa Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Skema tersebut memungkinkan pendanaan pembangunan rumah sakit dengan investasi swasta.
"Tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak ini. Kami sudah banyak diskusi dan mendengarkan pemaparan tentang rencana dari konsultan, sehingga kami sudah sepakat rencana pembangunan RS Ainun ini harus disetujui," kata Ketua DPRD Gorontalo, Paris Jusuf di Gorontalo, Kamis.
Pemprov dan konsultan telah melakukan Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC).
Tahapan OBC dalam skema pembangunan infrastruktur KPBU, merupakan tahapan awal sebelum rencana bisnis ditawarkan kepada investor.
Selanjutnya investor yang tertarik akan melakukan uji kelayakan sebelum akhirnya sepakat untuk mendanai pembangunannya.
Jika sudah disetujui oleh investor, lanjutnya maka tahapan berikutnya adalah pembentukan dan pendanaan pemprov untuk tim konsultan baru untuk menyusun Final Business Case (FBC) atau? Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.
FBC berfungsi sebagai panduan tentang mekanisme pembangunan dalam hal struktur organisasi, detail perencanaan pembangunan, pendanaan dan lainya.
Pemprov harus menganggarkan Rp5 miliar untuk mendanai konsultan FBC.
"Untuk proses FBC jauh-jauh hari sudah kita setujui, karena itu adalah keharusan dalam proses kerjasama KPBU. Kami juga setuju jika nanti ini berproses, maka ada Perda yang mengatur tentang mekanisme dan pendanaan rumah sakit," tambahnya.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menilai perlu adanya keterlibatan pimpinan DPRD dalam rencana pembangunan mega proyek ini.
"DPRD sebagai wakil rakyat dari awal sudah kami hadirkan dan minta tanggapan-tanggapannya, agar setiap tahap itu mereka tahu dan ikut mendukung. Lebih penting lagi, mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat jika ada pertanyaan tentang rencana ini," jelasnya.
Dalam waktu dekat, tim dari Pemprov Gorontalo, konsultan OBC dan DPRD akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan perbandingan pelaksanaan KPBU di daerah lain seperti pembangunan IPAL di Pasuruan dan Rumah Sakit Sidoarjo, Jawa Timur.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018