Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Sosial Idrus Marham berjanji memberikan kemudahan kepada pihak swasta yang berminat terlibat dalam pengembangan Program Komunitas Adat Terpencil (KAT).
"Cukup ada rekomendasi dari Pak Dirjen, maka hari ini juga akan saya tandatangani," kata dia di Jakarta, Rabu.
Mensos menyambut baik keterlibatan swasta dalam Program KAT sehingga kontribusi sektor swasta tersebut jangan sampai terkendala tahapan birokrasi dan regulasi.
Kontribusi tersebut, menurut dia, niat baik dunia usaha yang dinilai murni sebagai panggilan kemanusiaan sehingga tahapan dalam langkah birokrasi telah hilang.
Demikian pula, bila kontribusi perusahaan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan belum signifikan, ia memastikan hal itu bukan karena perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi.
Ia selalu menekankan adanya langkah cepat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang membutuhkan panggilan kemanusiaan yang salah satunya adalah KAT.
KAT selama ini dipahami dengan kawasan pinggiran atau perbatasan. Namun Mensos berharap, pinggiran tidak hanya dipahami dalam perspektif geografis.
Pada kenyataanya, katanya, ada juga daerah yang maju di pinggiran.
Oleh karena itu, katanya, membangun dari pinggiran juga dimaknai sebagai pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, penduduk, dan budaya.
Dengan demikian, lanjut dia, sebenarnya ada banyak potensi yang harus dikembangkan oleh Kemensos, bukan hanya seperti anggapan selama ini, bahwa Kemensos hanya kementerian yang membagi-bagikan sembako atau bansos.
Kementerian Sosial menangani 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya KAT, sehingga Kemensos tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani masalah sosial tersebut.
"Karena itu harus bersinergi dengan pihak lain, termasuk swasta," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Cukup ada rekomendasi dari Pak Dirjen, maka hari ini juga akan saya tandatangani," kata dia di Jakarta, Rabu.
Mensos menyambut baik keterlibatan swasta dalam Program KAT sehingga kontribusi sektor swasta tersebut jangan sampai terkendala tahapan birokrasi dan regulasi.
Kontribusi tersebut, menurut dia, niat baik dunia usaha yang dinilai murni sebagai panggilan kemanusiaan sehingga tahapan dalam langkah birokrasi telah hilang.
Demikian pula, bila kontribusi perusahaan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan belum signifikan, ia memastikan hal itu bukan karena perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi.
Ia selalu menekankan adanya langkah cepat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang membutuhkan panggilan kemanusiaan yang salah satunya adalah KAT.
KAT selama ini dipahami dengan kawasan pinggiran atau perbatasan. Namun Mensos berharap, pinggiran tidak hanya dipahami dalam perspektif geografis.
Pada kenyataanya, katanya, ada juga daerah yang maju di pinggiran.
Oleh karena itu, katanya, membangun dari pinggiran juga dimaknai sebagai pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, penduduk, dan budaya.
Dengan demikian, lanjut dia, sebenarnya ada banyak potensi yang harus dikembangkan oleh Kemensos, bukan hanya seperti anggapan selama ini, bahwa Kemensos hanya kementerian yang membagi-bagikan sembako atau bansos.
Kementerian Sosial menangani 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya KAT, sehingga Kemensos tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani masalah sosial tersebut.
"Karena itu harus bersinergi dengan pihak lain, termasuk swasta," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018