Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Kelistrikan Irak Qassim al-Fahdawi dicopot oleh Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyusul derasnya gelombang protes dari warga terkait layanan kelistrikan, khususnya pemadaman listrik serta korupsi yang menggejala, demikian pernyataan resmi kantor PM.
Pernyataan itu juga mencakup instruksi agar digelar penyelidikan internal pemerintahan terhadap peran Fahdawi dalam memburuknya layanan utilitas kelistrikan.
Pihak Fahdawi hingga saat ini belum memberikan komentar terkait keputusan tersebut, demikian dilansir Reuters.
Gelombang protes melanda kota-kota di Irak bagian selatan, pusat komunitas muslim Syiah di sana, dipantik pemadaman listrik di tengah kemarau panjang yang panas di sana, rendahnya kesempatan kerja dan layanan pemerintah baik serta korupsi merajalela.
Sebelumnya pada Sabtu (28/7), Abadi juga memecat lima anggota komisi pemilihan lokal setelah mereka dituduh melakukan korupsi selama proses pemilu parlemen 12 Mei lalu.
Baca juga: Pemilu Irak diikuti 44,5 persen pemilih
Baca juga: Warga Irak memilih dalam pemilu pertama sejak kalahkan ISIS
Langkah Abadi muncul tak lama setelah ulama terkemuka Syiah Irak, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, mendesak pemerintah untuk menindak korupsi demi meredakan kerusuhan.
Kemarahan publik kian mendidik ketika politisi kesulitan membentuk pemerintahan baru selepas pemilu parlemen 12 Mei yang diwarnai dugaan kecurangan serta desakan penghitungan ulang.
Abadi, yang saat ini mencari periode kedua jabatannya, mengendalikan pemerintahan sementara yang rapuh saat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Pernyataan itu juga mencakup instruksi agar digelar penyelidikan internal pemerintahan terhadap peran Fahdawi dalam memburuknya layanan utilitas kelistrikan.
Pihak Fahdawi hingga saat ini belum memberikan komentar terkait keputusan tersebut, demikian dilansir Reuters.
Gelombang protes melanda kota-kota di Irak bagian selatan, pusat komunitas muslim Syiah di sana, dipantik pemadaman listrik di tengah kemarau panjang yang panas di sana, rendahnya kesempatan kerja dan layanan pemerintah baik serta korupsi merajalela.
Sebelumnya pada Sabtu (28/7), Abadi juga memecat lima anggota komisi pemilihan lokal setelah mereka dituduh melakukan korupsi selama proses pemilu parlemen 12 Mei lalu.
Baca juga: Pemilu Irak diikuti 44,5 persen pemilih
Baca juga: Warga Irak memilih dalam pemilu pertama sejak kalahkan ISIS
Langkah Abadi muncul tak lama setelah ulama terkemuka Syiah Irak, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, mendesak pemerintah untuk menindak korupsi demi meredakan kerusuhan.
Kemarahan publik kian mendidik ketika politisi kesulitan membentuk pemerintahan baru selepas pemilu parlemen 12 Mei yang diwarnai dugaan kecurangan serta desakan penghitungan ulang.
Abadi, yang saat ini mencari periode kedua jabatannya, mengendalikan pemerintahan sementara yang rapuh saat ini.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018