Jakarta, (Antara News) - Koalisi partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga jangan panik menyikapi iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diputar di bioskop, kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding.
Menurut Karding, di Jakarta, Kamis, menyikapi sikap kontra koalisi Prabowo-Sandiaga terkait iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya disikapi secara bijak, jangan malah panik.
Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
Karding yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.
"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujarnya.
Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menurut dia, pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik atas pencapresan Jokowi namun hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-JK.
Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop, isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.
Dia menegaskan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut bukan bagian dari kampanye terkait pencapresan Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Dia juga menjelaskan alasan memilih bioskop untuk menayangkan iklan tersebut karena dinilai pertumbuhan penontonnya luar biasa sehingga efektif, agar masyarakat menerima informasi mengenai capaian kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurut Karding, di Jakarta, Kamis, menyikapi sikap kontra koalisi Prabowo-Sandiaga terkait iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya disikapi secara bijak, jangan malah panik.
Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
Karding yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.
"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujarnya.
Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menurut dia, pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik atas pencapresan Jokowi namun hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-JK.
Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop, isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.
Dia menegaskan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut bukan bagian dari kampanye terkait pencapresan Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Dia juga menjelaskan alasan memilih bioskop untuk menayangkan iklan tersebut karena dinilai pertumbuhan penontonnya luar biasa sehingga efektif, agar masyarakat menerima informasi mengenai capaian kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018