Jakarta, (Antaranews Gorontalo) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan Pemerintah atas inovasi yang dilakukan di sektor pertanian yaitu pemanfaatan lahan rawa dan pasang surut menjadi lahan pertanian produktif.
"Ini membuktikan kehadiran negara yang secara sistematis mengakui, menghormati, dan memenuhi hak atas pangan warganya," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintahan Presiden Jokowi pada saat ini sudah mulai mengalihkan pendekatan dari aspek ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.
Ketua DPR itu menegaskan bahwa persoalan pangan tidak bisa disepelekan apalagi mengingat besarnya pertumbuhan populasi Republik Indonesia.
Politisi Partai Golkar ini memaparkan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan nasional, antara lain kendala lahan pertanian yang kian berkurang karena kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, serta dampak perubahan iklim global yang ekstrim.
Bambang mengingatkan bahwa kondisi pertanian Indonesia didominasi petani kecil dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil rata-rata hanya sekitar 0,5 hektar, sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
Ia juga menyoroti permasalahan proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan masih cukup tinggi sekitar 10-20 persen, serta masih adanya ketidakseimbangan produksi pangan antarwilayah.
Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemanfaatan lahan rawa untuk pangan merupakan terobosan baru sebagai solusi paceklik pangan yang biasa terjadi pada bulan November, Desember dan Januari.
"Potensi untuk pengembangan pertanian seluas 21,82 juta hektare atau 64 persen. Saat ini ketersediaan lahan rawa untuk perluasan area pertain seluas 7,52 juta hektar. Jika ini kita optimalkan, pangan kita semakin kuat," kata Amran dan mengatakan bahwa inovasi teknologi, lahan rawa dapat menjadi solusi penyediaan pangan.
Mentan menjelaskan dalam mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045, salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan yakni lahan rawa lebak dan pasang surut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Ini membuktikan kehadiran negara yang secara sistematis mengakui, menghormati, dan memenuhi hak atas pangan warganya," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintahan Presiden Jokowi pada saat ini sudah mulai mengalihkan pendekatan dari aspek ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.
Ketua DPR itu menegaskan bahwa persoalan pangan tidak bisa disepelekan apalagi mengingat besarnya pertumbuhan populasi Republik Indonesia.
Politisi Partai Golkar ini memaparkan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan nasional, antara lain kendala lahan pertanian yang kian berkurang karena kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, serta dampak perubahan iklim global yang ekstrim.
Bambang mengingatkan bahwa kondisi pertanian Indonesia didominasi petani kecil dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil rata-rata hanya sekitar 0,5 hektar, sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
Ia juga menyoroti permasalahan proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan masih cukup tinggi sekitar 10-20 persen, serta masih adanya ketidakseimbangan produksi pangan antarwilayah.
Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemanfaatan lahan rawa untuk pangan merupakan terobosan baru sebagai solusi paceklik pangan yang biasa terjadi pada bulan November, Desember dan Januari.
"Potensi untuk pengembangan pertanian seluas 21,82 juta hektare atau 64 persen. Saat ini ketersediaan lahan rawa untuk perluasan area pertain seluas 7,52 juta hektar. Jika ini kita optimalkan, pangan kita semakin kuat," kata Amran dan mengatakan bahwa inovasi teknologi, lahan rawa dapat menjadi solusi penyediaan pangan.
Mentan menjelaskan dalam mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045, salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan yakni lahan rawa lebak dan pasang surut.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018