Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemprov Gorontalo bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terus memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Salah satunya dengan menggelar rapat yang ikut dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu Gorontalo yang berlangsung di Hotel Peninsula, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat.
Pemprov berupaya menangani masalah yakni potensi kehilangan 30.000 wajib pilih Gorontalo, karena belum memiliki e-KTP.
Ratusan orang tersebut dipastikan tidak berhak memilih, jika sampai tanggal yang ditentukan belum melakukan perekaman data diri serta memiliki KTP elektronik.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, meminta dinas teknis untuk segera bergerak cepat menyelesaikan masalah tersebut.
Dinas PMD Dukcapil diharapkan segera berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, untuk mensinkronkan DPT dengan perekaman e-KTP.
Gubernur berharap kondisi di Gorontalo tetap kondusif selama pelaksanaan Pilpres 2019.
Semua pihak diminta terus menjaga komunikasi dan sinergitas satu sama lain agar berbagai permasalahan yang muncul bisa segera diantisipasi.
Hal lain yang mengemuka yakni tentang nasib ratusan pengungsi bencana Sulawesi Tengah yang saat ini bermukim di Gorontalo.
Juga mengenai hak pilih pengungsi, jika sampai tanggal 17 April 2019 nanti masih berada di Gorontalo untuk ikut Pemilu.
"Untuk saat ini masalah pengungsi Palu di Gorontalo masih sementara diselesaikan proses pendataan. Mereka hanya dibolehkan menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Salah satunya dengan menggelar rapat yang ikut dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu Gorontalo yang berlangsung di Hotel Peninsula, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat.
Pemprov berupaya menangani masalah yakni potensi kehilangan 30.000 wajib pilih Gorontalo, karena belum memiliki e-KTP.
Ratusan orang tersebut dipastikan tidak berhak memilih, jika sampai tanggal yang ditentukan belum melakukan perekaman data diri serta memiliki KTP elektronik.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, meminta dinas teknis untuk segera bergerak cepat menyelesaikan masalah tersebut.
Dinas PMD Dukcapil diharapkan segera berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, untuk mensinkronkan DPT dengan perekaman e-KTP.
Gubernur berharap kondisi di Gorontalo tetap kondusif selama pelaksanaan Pilpres 2019.
Semua pihak diminta terus menjaga komunikasi dan sinergitas satu sama lain agar berbagai permasalahan yang muncul bisa segera diantisipasi.
Hal lain yang mengemuka yakni tentang nasib ratusan pengungsi bencana Sulawesi Tengah yang saat ini bermukim di Gorontalo.
Juga mengenai hak pilih pengungsi, jika sampai tanggal 17 April 2019 nanti masih berada di Gorontalo untuk ikut Pemilu.
"Untuk saat ini masalah pengungsi Palu di Gorontalo masih sementara diselesaikan proses pendataan. Mereka hanya dibolehkan menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018