Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai bersiap dalam hal mitigasi bencana, dengan menggelar diksusi dan identifikasi masalah bersama para pihak terkait di Gorontalo, Kamis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budi Sidiki mengatakan, dalam menentukan langkah mitigasi, pemerintah daerah harus mendapatkan gambaran utuh mengenai potensi kerawanan bencana dari para pakar dan pihak lain.
"Jangan sampai daerah kita rawan bencana, namun masyarakatnya tidak siap dalam menghadapinya. Ini hanya kegiatan awal untuk identifikasi, ke depan kami ingin ada instrumen khusus untuk mengurangi resiko bencana," jelasnya dalam Diskusi Grup Terarah bertajuk "Kenali Daerah, Waspadai Bencana", yang bekerja sama dengan Forum Non State Actor (NSA).
Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto mengatakan pihaknya harus membenahi kembali beberapa hal penting dalam mitigasi bencana misalnya jalur evakuasi, alokasi dana, serta logistik.
"Sebetulnya kami sudah memasang papan pengumuman jalur evakuasi, namun tidak berfungsi maksimal karena sudah dicorat coret dan bahkan ada yang sudah dirusak. Ini harus diperbaiki lagi," ungkapnya.
Dalam hal potensi bencana, Kepala BMKG Gorontalo Indar Adi Waluyo mengatakan Gorontalo rawan gempa karena dikelilingi dua patahan besar dan satu patahan lokal yang disebut Sesar Gorontalo.
BMKG mengungkapkan perubahan iklim juga menjadi faktor penyebab munculnya bencana banjir, longsor, kebakaran dan kekeringan di daerah tersebut.
"Seharusnya ada simulasi menghadapi bencana yang intens disosialisasikan kepada masyarakat. Juga penting untuk memberitahukan dimana saja alat-alat yang terpasang dan ke mana mereka dievakuasi," tambahnya.
Pakar Geologi dari Universitas Negeri Gorontalo, Muhammad Kasim merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur berbasis kebencanaan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RDTR juga harus berbasis kebencanaan, serta wajib melakukan penelitian dan kajian untuk mengetahui potensi bencana dan penanggulanganya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budi Sidiki mengatakan, dalam menentukan langkah mitigasi, pemerintah daerah harus mendapatkan gambaran utuh mengenai potensi kerawanan bencana dari para pakar dan pihak lain.
"Jangan sampai daerah kita rawan bencana, namun masyarakatnya tidak siap dalam menghadapinya. Ini hanya kegiatan awal untuk identifikasi, ke depan kami ingin ada instrumen khusus untuk mengurangi resiko bencana," jelasnya dalam Diskusi Grup Terarah bertajuk "Kenali Daerah, Waspadai Bencana", yang bekerja sama dengan Forum Non State Actor (NSA).
Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto mengatakan pihaknya harus membenahi kembali beberapa hal penting dalam mitigasi bencana misalnya jalur evakuasi, alokasi dana, serta logistik.
"Sebetulnya kami sudah memasang papan pengumuman jalur evakuasi, namun tidak berfungsi maksimal karena sudah dicorat coret dan bahkan ada yang sudah dirusak. Ini harus diperbaiki lagi," ungkapnya.
Dalam hal potensi bencana, Kepala BMKG Gorontalo Indar Adi Waluyo mengatakan Gorontalo rawan gempa karena dikelilingi dua patahan besar dan satu patahan lokal yang disebut Sesar Gorontalo.
BMKG mengungkapkan perubahan iklim juga menjadi faktor penyebab munculnya bencana banjir, longsor, kebakaran dan kekeringan di daerah tersebut.
"Seharusnya ada simulasi menghadapi bencana yang intens disosialisasikan kepada masyarakat. Juga penting untuk memberitahukan dimana saja alat-alat yang terpasang dan ke mana mereka dievakuasi," tambahnya.
Pakar Geologi dari Universitas Negeri Gorontalo, Muhammad Kasim merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur berbasis kebencanaan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RDTR juga harus berbasis kebencanaan, serta wajib melakukan penelitian dan kajian untuk mengetahui potensi bencana dan penanggulanganya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018