Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda TNI Imran Baidirus, pada kunjungannya di markas Satuan Radar TNI AU 224 Kwandang, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Selasa, mengatakan akan ada penambahan radar secara nasional.
Dikatakannya keperluan radar secara nasional masih perlu ditingkatkan sehingga penambahannya akan segera dilakukan di sejumlah wilayah, seperti di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Hal itu dilakukan untuk lebih memperkuat pertahanan keamanan wilayah udara secara nasional, mengingat satuan radar merupakan garda terdepan dalam pengamanan wilayah udara Indonesia.
Penguatan juga dilakukan dalam beberapa regulasi, agar kasus-kasus penurunan paksa atau pengusiran pesawat-pesawat asing yang melintasi wilayah kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dilengkapi izin, tidak akan terulang lagi.
"Maka perlu dilakukan penguatan secara terus menerus dari segi struktur, personel dan alutsista, serta regulasi yang semakin kuat dalam rangka mendukung pengamanan wilayah udara secara nasional," katanya.
Imran mencontohkan, kasus-kasus yang marak terjadi di wilayah Kepulauan Riau, diantaranya ada 2018 dilakukan pengusiran terhadap masuknya pesawat asing baik yang melintas dengan sengaja maupun tanpa disengaja.
"Penguatan regulasi pun perlu dibahas antara negara. Agar tidak ada lagi alasan minimnya pengetahuan mereka tentang wilayah kedaulatan udara NKRI," katanya.
Saat ini kata Imran, Indonesia dengan beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, sementara membahas beberapa regulasi untuk mempertegas wilayah kedaulatan udara masing-masing, khususnya Indonesia.
"Untuk pengamanan kedaulatan kita harus tegas," ujarnya.
Diakuinya penguatan regulasi yang tergolong lemah, harus terus dibenahi demi keamanan wilayah udara NKRI secara utuh.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Dikatakannya keperluan radar secara nasional masih perlu ditingkatkan sehingga penambahannya akan segera dilakukan di sejumlah wilayah, seperti di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Hal itu dilakukan untuk lebih memperkuat pertahanan keamanan wilayah udara secara nasional, mengingat satuan radar merupakan garda terdepan dalam pengamanan wilayah udara Indonesia.
Penguatan juga dilakukan dalam beberapa regulasi, agar kasus-kasus penurunan paksa atau pengusiran pesawat-pesawat asing yang melintasi wilayah kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dilengkapi izin, tidak akan terulang lagi.
"Maka perlu dilakukan penguatan secara terus menerus dari segi struktur, personel dan alutsista, serta regulasi yang semakin kuat dalam rangka mendukung pengamanan wilayah udara secara nasional," katanya.
Imran mencontohkan, kasus-kasus yang marak terjadi di wilayah Kepulauan Riau, diantaranya ada 2018 dilakukan pengusiran terhadap masuknya pesawat asing baik yang melintas dengan sengaja maupun tanpa disengaja.
"Penguatan regulasi pun perlu dibahas antara negara. Agar tidak ada lagi alasan minimnya pengetahuan mereka tentang wilayah kedaulatan udara NKRI," katanya.
Saat ini kata Imran, Indonesia dengan beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, sementara membahas beberapa regulasi untuk mempertegas wilayah kedaulatan udara masing-masing, khususnya Indonesia.
"Untuk pengamanan kedaulatan kita harus tegas," ujarnya.
Diakuinya penguatan regulasi yang tergolong lemah, harus terus dibenahi demi keamanan wilayah udara NKRI secara utuh.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019