Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, optimistis dapat menjaga integritas dan menjamin kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sebagai bagian dari totalitas atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Asisten III Setda Kabupaten Gorontalo Hen Restu di Gorontalo, Sabtu, mengatakan melalui Badan Keuangan Daerah pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal itu.
Salah satunya dengan melakukan sosialisasi Kas Daerah Online versi 2.3 dan pengenalan fitur Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), ujarnya.
Ia menjelaskan, pada kegiatan itu pihaknya memberikan sosialisasi kepada 250 peserta yang terdiri dari tenaga bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Kelurahan hingga desa.
Menurutnya, permasalahan administrasi keuangan adalah masalah yang sangat penting dan dapat menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar, sehingga biasanya pegawai berusaha menghindari posisi-posisi tersebut karena dianggap demikian dekatnya dengan risiko hukum.
"Dengan mengikuti sosialisasi ini kita bisa lebih percaya diri dan berani melaksanakan tugas terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo," katanya.
Hen Restu mengatakan pihaknya bersyukur bahwa pihaknya menerima penganugerahan pengelolaan keuangan terbaik bagi Kabupaten Gorontalo melalui hasil BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga yang ke delapan kalinya untuk tahun anggaran 2017.
Sementara itu, Kepala kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Supriyanto sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut berharap pengelola keuangan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum.
"Saya berharap melalui aplikasi yang akan diterapkan ini, pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Asisten III Setda Kabupaten Gorontalo Hen Restu di Gorontalo, Sabtu, mengatakan melalui Badan Keuangan Daerah pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal itu.
Salah satunya dengan melakukan sosialisasi Kas Daerah Online versi 2.3 dan pengenalan fitur Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), ujarnya.
Ia menjelaskan, pada kegiatan itu pihaknya memberikan sosialisasi kepada 250 peserta yang terdiri dari tenaga bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Kelurahan hingga desa.
Menurutnya, permasalahan administrasi keuangan adalah masalah yang sangat penting dan dapat menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar, sehingga biasanya pegawai berusaha menghindari posisi-posisi tersebut karena dianggap demikian dekatnya dengan risiko hukum.
"Dengan mengikuti sosialisasi ini kita bisa lebih percaya diri dan berani melaksanakan tugas terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo," katanya.
Hen Restu mengatakan pihaknya bersyukur bahwa pihaknya menerima penganugerahan pengelolaan keuangan terbaik bagi Kabupaten Gorontalo melalui hasil BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga yang ke delapan kalinya untuk tahun anggaran 2017.
Sementara itu, Kepala kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Supriyanto sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut berharap pengelola keuangan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum.
"Saya berharap melalui aplikasi yang akan diterapkan ini, pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019