Gorontalo, (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menyoroti realisasi program fisik yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2019.
"Hingga saat ini, belum ada realisasi program fisik yang dilaksanakan pemerintah daerah," ujar Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Hitler Datau, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya, pascapengesahan APBD 2019, mestinya seluruh program dan kegiatan yang diamanahkan harus segera terlaksana.
Jika hingga saat ini belum ada yang terealisasi, dikhawatirkan akan mengganggu penyerapan ataupun realisasi APBD 2019.
Ditambah lagi kata politisi partai Golkar itu, dikhawatirkan seluruh kegiatan tahun ini akan bertumpuk di akhir tahun anggaran.
"Sebab pelaksanaannya tidak sesuai perencanaan waktu yang ditetapkan," ujarnya.
Ia mengimbau pemerintah daerah agar memacu kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka percepatan realisasi program pembangunan di tahun ini.
Ditambah lagi, terdapat perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2018.
"Mestinya realisasi fisiknya pun sudah terlaksana pascapengesahan APBD 2019," tambahnya.
Ia berharap, pemerintah daerah menyeriusi realisasi program pembangunan di tahun ini, sebab jika dilaksanakan tergesa-gesa atau mengejar batas waktu pelaksanaan maka pasti berdampak pada kualitas pekerjaan.
Disamping itu, penundaan kegiatan dapat berakibat pada penumpukan di akhir tahun anggaran seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.
"Mestinya pemerintah daerah dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, agar pelaksanaan pembangunan daerah per tahun anggaran, dapat terlaksana sesuai perencanaan serta kualitas yang diharapkan," ungkap Hitler.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Hingga saat ini, belum ada realisasi program fisik yang dilaksanakan pemerintah daerah," ujar Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Hitler Datau, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya, pascapengesahan APBD 2019, mestinya seluruh program dan kegiatan yang diamanahkan harus segera terlaksana.
Jika hingga saat ini belum ada yang terealisasi, dikhawatirkan akan mengganggu penyerapan ataupun realisasi APBD 2019.
Ditambah lagi kata politisi partai Golkar itu, dikhawatirkan seluruh kegiatan tahun ini akan bertumpuk di akhir tahun anggaran.
"Sebab pelaksanaannya tidak sesuai perencanaan waktu yang ditetapkan," ujarnya.
Ia mengimbau pemerintah daerah agar memacu kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka percepatan realisasi program pembangunan di tahun ini.
Ditambah lagi, terdapat perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2018.
"Mestinya realisasi fisiknya pun sudah terlaksana pascapengesahan APBD 2019," tambahnya.
Ia berharap, pemerintah daerah menyeriusi realisasi program pembangunan di tahun ini, sebab jika dilaksanakan tergesa-gesa atau mengejar batas waktu pelaksanaan maka pasti berdampak pada kualitas pekerjaan.
Disamping itu, penundaan kegiatan dapat berakibat pada penumpukan di akhir tahun anggaran seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.
"Mestinya pemerintah daerah dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, agar pelaksanaan pembangunan daerah per tahun anggaran, dapat terlaksana sesuai perencanaan serta kualitas yang diharapkan," ungkap Hitler.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019