Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Roni Imran, menginformasikan bahwa kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah ini tahun 2014, sebanyak 125 orang.
"Pemerintah daerah telah menyampaikan formasi yang dibutuhkan di daerah ini ke pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," ujar wabup, Rabu.
Menurutnya, meski penerimaan CPNS akan dilakukan serentak di Indonesia pada bulan Agustus nanti dan terbuka untuk umum, namun pemerintah daerah mengambil kebijakan khusus pada syarat penerimaannya.
Syarat utama yang wajib dipenuhi adalah, Warga Negara Indonesia (WNI) dan minimal telah tinggal di kabupaten ini selama satu tahun.
Persyaratan tersebut diberlakukan mengingat prioritas daerah menjadi aspirasi besar masyarakat selama ini kepada pemerintah daerah.
"Jika kita menerima CPNS dari luar daerah, dikhawatirkan baru satu atau dua tahun melaksanakan tugasnya kemudian aparatur bersangkutan mengajukan pindah dengan berbagai alasan yang sangat merugikan daerah," ujar Wabup.
Ia mencontohkan, pemecatan dokter CPNS yang dilakukan di Puskesmas Monano, Kecamatan Monano akibat dokter yang bersangkutan tidak mampu beradaptasi dengan masyarakat, enggan tinggal menetap di wilayah tugas serta komunikasi yang tidak berhasil akibat perbedaan bahasa.
Pertimbangan tersebut membuat pemerintah daerah menegaskan agar perekrutan CPNS di daerah ini wajib memprioritaskan putra daerah sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan.
Wabup pun menjamin, tidak ada unsur permainan baik kolusi, korupsi maupun nepotisme (KKN) pada perekrutan CPNS tahun ini.
"Pemerintah daerah akan membentuk tim pengawas agar perekrutan CPNS benar-benar berkualitas dan bersih dari praktik-praktik kecurangan," tegas wabup.
Ia menambahkan, kuota CPNS masih didominasi formasi tenaga medis dan guru, disusul tenaga teknis dan penyuluh pertanian.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Pemerintah daerah telah menyampaikan formasi yang dibutuhkan di daerah ini ke pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," ujar wabup, Rabu.
Menurutnya, meski penerimaan CPNS akan dilakukan serentak di Indonesia pada bulan Agustus nanti dan terbuka untuk umum, namun pemerintah daerah mengambil kebijakan khusus pada syarat penerimaannya.
Syarat utama yang wajib dipenuhi adalah, Warga Negara Indonesia (WNI) dan minimal telah tinggal di kabupaten ini selama satu tahun.
Persyaratan tersebut diberlakukan mengingat prioritas daerah menjadi aspirasi besar masyarakat selama ini kepada pemerintah daerah.
"Jika kita menerima CPNS dari luar daerah, dikhawatirkan baru satu atau dua tahun melaksanakan tugasnya kemudian aparatur bersangkutan mengajukan pindah dengan berbagai alasan yang sangat merugikan daerah," ujar Wabup.
Ia mencontohkan, pemecatan dokter CPNS yang dilakukan di Puskesmas Monano, Kecamatan Monano akibat dokter yang bersangkutan tidak mampu beradaptasi dengan masyarakat, enggan tinggal menetap di wilayah tugas serta komunikasi yang tidak berhasil akibat perbedaan bahasa.
Pertimbangan tersebut membuat pemerintah daerah menegaskan agar perekrutan CPNS di daerah ini wajib memprioritaskan putra daerah sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan.
Wabup pun menjamin, tidak ada unsur permainan baik kolusi, korupsi maupun nepotisme (KKN) pada perekrutan CPNS tahun ini.
"Pemerintah daerah akan membentuk tim pengawas agar perekrutan CPNS benar-benar berkualitas dan bersih dari praktik-praktik kecurangan," tegas wabup.
Ia menambahkan, kuota CPNS masih didominasi formasi tenaga medis dan guru, disusul tenaga teknis dan penyuluh pertanian.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014