Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Kabupaten Gorontalo, David Bobihoe Akib mengancam akan membubarkan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jika memang nasib honorer kategori dua (K2) di daerah ini tidak mampu diperjuangkan.
"Kalau toh para guru honorer TK/PAUD tidak bisa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka bubarkan saja seluruh sekolah tersebut di daerah ini," tegas Bupati David Bobihoe Akibdi Limboto, Selasa.
Ia mengakui, rata-rata sekolah PAUD di kabupaten ini berstatus swasta, mengingat banyak yang didirikan pihak yayasan sebagai upaya melaksanakan pembelajaran dasar "basic" di usia emas, sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan memberikan honor daerah kepada mereka yang mengabdi di jenjang pendidikan tersebut.
Apalagi, ibu Negara Ani Yudhonono sebagai bunda PAUD Nasional telah menginstruksikan untuk mendirikan sekolah PAUD di setiap desa. "Artinya upaya mewujudkan satu PAUD satu desa, harus sinergis dengan memperjuangkan nasib para guru pengajarnya," ujar Bupati David Bobihoe Akib.
Sehingga, pemerintah daerah ingin memperoleh ketegasan pihak Dirjen PAUD, untuk bisa memperjuangkan nasib 88 honorer K2 yang telah mengabdi lama dan memberikan yang terbaik bagi anak didiknya.
Bupati David Bobihoe Akib mengaku sengaja memboyong dua orang guru honorer yang tidak bisa memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai PNS didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumanti Maku, untuk menemui Dirjen PAUD.
Langkah ini kata ia, untuk berkoordinasi memperjuangkan nasib para K2 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dan mengikuti seleksi ujian.
"Perlu adanya koordinasi dengan tingkat pusat khususnya Dirjen PAUD agar harapan para honorer K2 di daerah ini bisa terwujud, mengingat peluang melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tertutup," ujar Bupati David Bobihoe Akib.
Ia menegaskan, akan berjuang keras untuk mewujudkan harapan honorer K2 di kabupaten ini, agar bisa menjadi PNS untuk kepastian nasib mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kalau toh para guru honorer TK/PAUD tidak bisa dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka bubarkan saja seluruh sekolah tersebut di daerah ini," tegas Bupati David Bobihoe Akibdi Limboto, Selasa.
Ia mengakui, rata-rata sekolah PAUD di kabupaten ini berstatus swasta, mengingat banyak yang didirikan pihak yayasan sebagai upaya melaksanakan pembelajaran dasar "basic" di usia emas, sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan memberikan honor daerah kepada mereka yang mengabdi di jenjang pendidikan tersebut.
Apalagi, ibu Negara Ani Yudhonono sebagai bunda PAUD Nasional telah menginstruksikan untuk mendirikan sekolah PAUD di setiap desa. "Artinya upaya mewujudkan satu PAUD satu desa, harus sinergis dengan memperjuangkan nasib para guru pengajarnya," ujar Bupati David Bobihoe Akib.
Sehingga, pemerintah daerah ingin memperoleh ketegasan pihak Dirjen PAUD, untuk bisa memperjuangkan nasib 88 honorer K2 yang telah mengabdi lama dan memberikan yang terbaik bagi anak didiknya.
Bupati David Bobihoe Akib mengaku sengaja memboyong dua orang guru honorer yang tidak bisa memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai PNS didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumanti Maku, untuk menemui Dirjen PAUD.
Langkah ini kata ia, untuk berkoordinasi memperjuangkan nasib para K2 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dan mengikuti seleksi ujian.
"Perlu adanya koordinasi dengan tingkat pusat khususnya Dirjen PAUD agar harapan para honorer K2 di daerah ini bisa terwujud, mengingat peluang melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tertutup," ujar Bupati David Bobihoe Akib.
Ia menegaskan, akan berjuang keras untuk mewujudkan harapan honorer K2 di kabupaten ini, agar bisa menjadi PNS untuk kepastian nasib mereka.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014