Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemkab Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, membentuk tim khusus untuk mengantisipasi pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Ismail Patamani, Kamis, mengatakan, kerja sama penanganan berbagai persoalan tentang pencurian BBM, khususnya minyak tanah dan bensin yang rawan diselundupkan, semakin dipertegas agar aksi tersebut tidak terus berulang yang berdampak merugikan masyarakat di dua kabupaten ini.

"Kerja sama utara-utara antara dua kabupaten ini, dikhususkan pada bidang ekonomi dan antisipasi pencurian BBM yang rawan terjadi di wilayah jalur trans Sulawesi," ujar Ismail.

Termasuk pencegahan terhadap aksi pencurian dan pemboman ikan "ilegal fishing" dan pencurian kayu "ilegal logging" yang rawan terjadi wilayah perbatasan perairan Palele, Buol dan Tolinggula, Gorontalo Utara.

Mengingat beberapa upaya pencurian kayu yang diangkut melalui jalur laut juga sangat rawan terjadi.

Sementara itu, Wakil bupati Kabupaten Buol, Syamsudin mengatakan, peredaran minyak tanah bersubsidi secara ilegal yang masuk melalui Kecamatan Tolinggula, sangat meresahkan dan merugikan pemerintahan dan masyarakatnya.

Setiap tahun, Kabupaten Buol mendapat jatah minyak tanah bersubsidi sebanyak 400 ribu liter, namun 60 persen disalahgunakan akibat penjualan ke daerah lain termasuk Gorontalo.

Mengingat harga di daerah tersebut hanya Rp4.300 per liter sedangkan di daerah lain yang tidak lagi mendapatkan jatah minyak tanah bersubsidi, harganya mencapai Rp11.000-Rp12.000 per liter.

"Sehingga kondisi ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja," ujar Syamsudin pada pertemuannya dengan Pemkab Gorontalo Utara, di ruang tinepo kantor bupati.

Hal yang sama kata dia, terjadi pada harga bensin yang dijual Rp14.000-Rp15.000 per liter dengan tujuan utama Gorontalo Utara.

Olehnya, langkah awal Pemkab Buol untuk mengantisipasi aksi pencurian BBM bersubsidi tersebut, yaitu mengefektifkan penjagaan di beberapa pos perbatasan.

"Meski kendala utama yang kami hadapi adalah aksi protes bahkan tindakan anarkis masyarakat Tolinggula yang dikhawatirkan memicu konflik horisontal di wilayah perbatasan," ujarnya.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan memperkuat koordinasi dua kabupaten ini bersama pihak Kepolisian, agar kasus-kasus ilegal baik pencurian kayu, bensin dan minyak tanah serta pemboman ikan mudah diatasi.

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014