Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, meminta pemerintah daerah (pemda) menempatkan pejabat sesuai disiplin ilmu.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djafar Ismail di Gorontalo, Selasa, mengatakan, peningkatan kinerja maupun pencapaian program pembangunan daerah akan optimal karena beberapa faktor pendukung, diantaranya kejelian bupati dan wakil bupati sebagai "user" dalam menempatkan pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
Hal itu diungkapkannya pada pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat serta Biro Hukum Pemda setempat, terkait rencana mutasi yang terus mengemuka di ruang publik.
"Tidak ada maksud dan tendensi apapun, sekedar harapan agar masukan DPRD ini mampu meningkatkan kinerja Pemda dalam menempatkan jabatan yang sesuai dengan disiplin ilmu pejabat yang ditempatkan," ujarnya.
Di samping itu kata ia, kepangkatan dan golongan yang bersesuaian dengan jabatan itu sendiri harus diperhatikan. "Agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemda tidak memaksakan aparatur yang belum memenuhi syarat khususnya golongan," katanya.
Ia sendiri mengaku enggan mencampuri kewenangan Pemda dalam melakukan pengisian struktur pemerintahan.
Namun sebagai mitra Pemda, Djafar mengaku, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk mendukung pencapaian terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan, termasuk perangkat pelaksana meliputi disiplin ilmu dan golongan yang nantinya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan maupun implementasi program kerja di lapangan.
Senada dengan Djafar, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saiful Karim mengatakan, diperlukan pengawasan intensif dari DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memuluskan program dan kegiatannya untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Ia mengilustrasikan, dalam memacu pembangunan maka pemda harus berlaku layaknya tim sepak bola dimana untuk mencapai kemenangan maka para pemain akan selalu mendapatkan pengawasan dan setiap saat di evaluasi.
"Apa saja yang perlu diakselerasikan maupun pemain mana yang staminanya mulai menurun, sehingga pelatih akan menarik pemain tersebut dan menggantikannya dengan pemain baru berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan keahlian yang akan mendukung tim meraih kemenangan," ujarnya.
Sejauh ini kata Saiful, ia meyakini jika bupati Indra Yasin dan wakil bupati Roni Imran akan mampu menyeleksi pejabat eselon II, III dan IV untuk mendukung jalannya program pemerintahan daerah yang akan dijalankan hingga tahun 2018 mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djafar Ismail di Gorontalo, Selasa, mengatakan, peningkatan kinerja maupun pencapaian program pembangunan daerah akan optimal karena beberapa faktor pendukung, diantaranya kejelian bupati dan wakil bupati sebagai "user" dalam menempatkan pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
Hal itu diungkapkannya pada pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat serta Biro Hukum Pemda setempat, terkait rencana mutasi yang terus mengemuka di ruang publik.
"Tidak ada maksud dan tendensi apapun, sekedar harapan agar masukan DPRD ini mampu meningkatkan kinerja Pemda dalam menempatkan jabatan yang sesuai dengan disiplin ilmu pejabat yang ditempatkan," ujarnya.
Di samping itu kata ia, kepangkatan dan golongan yang bersesuaian dengan jabatan itu sendiri harus diperhatikan. "Agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemda tidak memaksakan aparatur yang belum memenuhi syarat khususnya golongan," katanya.
Ia sendiri mengaku enggan mencampuri kewenangan Pemda dalam melakukan pengisian struktur pemerintahan.
Namun sebagai mitra Pemda, Djafar mengaku, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk mendukung pencapaian terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan, termasuk perangkat pelaksana meliputi disiplin ilmu dan golongan yang nantinya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan maupun implementasi program kerja di lapangan.
Senada dengan Djafar, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saiful Karim mengatakan, diperlukan pengawasan intensif dari DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memuluskan program dan kegiatannya untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Ia mengilustrasikan, dalam memacu pembangunan maka pemda harus berlaku layaknya tim sepak bola dimana untuk mencapai kemenangan maka para pemain akan selalu mendapatkan pengawasan dan setiap saat di evaluasi.
"Apa saja yang perlu diakselerasikan maupun pemain mana yang staminanya mulai menurun, sehingga pelatih akan menarik pemain tersebut dan menggantikannya dengan pemain baru berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan keahlian yang akan mendukung tim meraih kemenangan," ujarnya.
Sejauh ini kata Saiful, ia meyakini jika bupati Indra Yasin dan wakil bupati Roni Imran akan mampu menyeleksi pejabat eselon II, III dan IV untuk mendukung jalannya program pemerintahan daerah yang akan dijalankan hingga tahun 2018 mendatang.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014