Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap, Pemerintah Kabupaten setempat dapat meningkatkan pelayanan air bersih melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM).
Hal itu penting, agar persoalan kekeringan yang dialami saat ini, tertangani dengan baik, kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.
"Banyak wilayah mengalami kekeringan namun Pemkab sulit melakukan distribusi air bersih akibat minimnya infrastruktur termasuk mobil tanki air," ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Nasdem itu.
Tahun anggaran 2020 nanti, DPRD berharap, Pemkab mulai menata sentra-sentra pelayanan publik khususnya PUDAM, sebab keberadaannya sangat diperlukan.
Terkait persoalan yang dihadapi di internal PUDAM, khususnya jajaran direktur dan pengelolaan dana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar, ditambah anggaran yang teralokasi melalui APBN, diharapkan segera diatasi agar tidak mengganggu pelayanan air bersih.
Sebaiknya kata Roni, Pemkab mengangkat seorang direktur di internal PUDAM.
"Jangan mengangkat direktur dari luar apalagi seorang politisi yang jelas-jelas tidak memiliki pengalaman mengelola PUDAM," ujar mantan Wakil Bupati itu.
Serahkan pada ahlinya kata Roni, agar tidak ada persoalan yang dapat mengganggu pelayanan, baik teknis pelayanan air bersih maupun manajemen keuangan.
Ia meyakini, jika PUDAM dipimpin oleh orang berpengalaman yang telah mengabdikan dirinya bertahun-tahun di organisasi tersebut, maka penanganan pelayanan air bersih akan mudah diatasi.
Sistem perpipaan dapat terbangun baru dan tertata dengan baik, keuangan tidak disalahgunakan serta pelayanan kepada masyarakat dapat menguntungkan, termasuk menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Hal itu penting, agar persoalan kekeringan yang dialami saat ini, tertangani dengan baik, kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Rabu.
"Banyak wilayah mengalami kekeringan namun Pemkab sulit melakukan distribusi air bersih akibat minimnya infrastruktur termasuk mobil tanki air," ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Nasdem itu.
Tahun anggaran 2020 nanti, DPRD berharap, Pemkab mulai menata sentra-sentra pelayanan publik khususnya PUDAM, sebab keberadaannya sangat diperlukan.
Terkait persoalan yang dihadapi di internal PUDAM, khususnya jajaran direktur dan pengelolaan dana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar, ditambah anggaran yang teralokasi melalui APBN, diharapkan segera diatasi agar tidak mengganggu pelayanan air bersih.
Sebaiknya kata Roni, Pemkab mengangkat seorang direktur di internal PUDAM.
"Jangan mengangkat direktur dari luar apalagi seorang politisi yang jelas-jelas tidak memiliki pengalaman mengelola PUDAM," ujar mantan Wakil Bupati itu.
Serahkan pada ahlinya kata Roni, agar tidak ada persoalan yang dapat mengganggu pelayanan, baik teknis pelayanan air bersih maupun manajemen keuangan.
Ia meyakini, jika PUDAM dipimpin oleh orang berpengalaman yang telah mengabdikan dirinya bertahun-tahun di organisasi tersebut, maka penanganan pelayanan air bersih akan mudah diatasi.
Sistem perpipaan dapat terbangun baru dan tertata dengan baik, keuangan tidak disalahgunakan serta pelayanan kepada masyarakat dapat menguntungkan, termasuk menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019