Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim memastikan bahwa dana untuk iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemprov Gorontalo tersedia dan cukup, untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir tahun 2019.
“Untuk Pemprov Gorontalo dana cukup untuk iuran hingga akhir tahun ini. Tetapi untuk kabupaten dan kota nanti kami akan menyurat agar dana Jamkesda bisa ditargetkan sampai akhir tahun 2019,” tambahnya di Gorontalo, Rabu.
Idris menjelaskan penyediaan dana iuran Jamkesda merupakan komitmen Pemprov Gorontalo, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima kepada seluruh masyarakat yang menjadi salah satu program unggulan dalam RPJMD 2017 hingga 2022.
“Kami tidak menginginkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tertunda hanya karena tidak tersedianya dana untuk iuran Jamkesda,” tambahnya.
Komitmen Pemprov Gorontalo tersebut mendapat apresiasi dari Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan Dasrial.
Dasrial mengungkapkan, keberhasilan Pemprov Gorontalo dalam pelaksanaan program JKN menjadi model nasional.
Gorontalo dinilai telah mampu menyertakan lebih dari 95 persen penduduk pada jaminan kesehatan.
Tentang isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020, Dasrial menuturkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden yang mengatur masalah iuran.
Menurutnya, penentuan iuran tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah.
“Saat ini pembahasan iuran sedang berproses, sedang dihitung dengan benar berapakah iuran yang sesuai dalam pembiayaan JKN. Kita tunggu saja, seluruh provinsi, kabupaten dan kota juga menunggu hal itu untuk kecukupan dana pada tahun 2020," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019