Dua orang legislator perempuan di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menjabat ketua komisi dari tiga komisi yang terbentuk, yakni Rina Polapa, legislator dari fraksi Partai Golkar, dan Aryati Polapa, legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya akan mengawal program-program pemerintah daerah khususnya dalam upaya memberikan hak-hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak," ujar Rina, di Gorontalo, Rabu.
Rina, politikus Partai Golkar, sudah dua periode terpilih sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Atinggola dan Gentuma atau wilayah timur kabupaten itu.
Ia mengaku, keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting, sebab harus andil dalam memperjuangkan harapan kaum perempuan.
Dirinya pun berharap, dapat konsisten memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, agar mendapatkan porsi yang sama.
Di parlemen tersebut kata Rina, ia berkomitmen bersama legislator perempuan lainnya, untuk mengawal alokasi anggaran khususnya untuk program-program perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak.
Termasuk program-program pemberdayaan yang dinilai lebih produktif melibatkan kaum perempuan.
Hal yang sama disampaikan ketua Komisi III, Aryati Polapa, terhadap upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di daerah itu.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional di daerah itu pun berkomitmen, memastikan seluruh anak di daerah itu berhak mendapat pendidikan dan menikmati pendidikan gratis yang menjadi program prioritas pemerintah daerah.
Perempuan dan anak kata anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 itu, diharapkan mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai hal, baik dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan maupun program-program produktif yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan hidup.
Keikutsertaan para legislator perempuan dalam bimbingan teknis (bimtek) terkait peningkatan kapasitas perempuan anggota DPRD terpilih Provinsi dan Kabupaten, dinilainya tepat.
Apalagi kegiatan itu memfokuskan pada urusan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.
"Kami pun para legislator perempuan di kabupaten ini, akan memprioritaskan yang sama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran di DPRD Gorontalo Utara," imbuhnya.
Keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten ini untuk masa bakti 2019-2024, sebanyak 6 orang. Terdiri dari 2 orang legislator dari fraksi partai Golkar, 2 orang dari PDIP, 1 orang dari PPP dan 1 orang dari Gerindra.
Para legislator perempuan Gorontalo Utara, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait peningkatan kapasitas perempuan anggota DPRD terpilih Provinsi dan Kabupaten. (ANTARA/HO)
