"Banyak petani menjerit, akibat sudah hampir melewati masa tanam, namun belum mendapatkan pasokan pupuk," ujar Fatri, di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa, saat menerima aksi damai yang dilakukan puluhan petani di rumah rakyat tersebut.
Fatri mengatakan selaku anggota Badan Anggaran DPRD telah menyampaikan keluhan tersebut ke Dinas Pertanian, saat pembahasan anggaran bersama instansi tersebut.
"Kami bahkan menantang Kepala Dinas Pertanian, jika tidak sanggup mengatasi kelangkaan atau kesulitan petani mendapatkan pupuk, maka sebaiknya mundur dari jabatannya," ungkap Fatri.
Pernyataan itu dilontarkan karena banyak keluhan petani, termasuk dari Kecamatan Biau dan Tolinggula yang kesulitan mendapatkan pupuk.
Hal yang sama diungkap Deisy Sandra Datau, yang mengaku melalui Komisi II DPRD segera memanggil ulang pihak Dinas Pertanian untuk mempertanyakan kondisi tersebut.
"Dalam waktu dekat, kami akan mengundang Dinas Pertanian untuk mendengarkan hasil kerja mereka dalam mengatasi kelangkaan pupuk di daerah ini," ujar Deisy.
Pihaknya bahkan meminta agar Dinas Pertanian, meninjau langsung aktivitas distributor maupun pengecer resmi, terkait proses pendistribusian pupuk kepada petani.
"Jika ditemukan berbuat nakal atau tidak mendistribusikan pupuk, khususnya yang bersubsidi sesuai peruntukkan, maka Dinas Pertanian diharapkan segera mengganti distributor atau pengecer," kata Deisy.
Dia menyesalkan jika penyaluran pupuk yang menjadi keperluan prioritas petani, tidak terpenuhi.
"Kami sangat peduli keluhan petani ini, agar aktivitas pertanian tidak terganggu dan produksi tidak turun," ujar Deisy.*
