Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara memberikan perhatian khusus terkait dengan kenaikan anggaran BPJS Kesehatan, khususnya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.
"Memang iuran BPJS Kesehatan naik signifikan, namun Badan Anggaran DPRD siap mengawal dan memastikan pengalokasiannya agar kuota untuk warga miskin di daerah ini tidak berkurang," ujar Wakil Ketua I DPRD, Roni Imran, di Gorontalo, Senin.
Ia optimistis defisit anggaran pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 tidak akan berimbas pada belanja publik di sektor kesehatan.
"'Banyak jalan menuju Roma'. Itulah mengapa, DPRD melakukan pembahasan anggaran secara berlapis mulai dari tingkat komisi hingga detail di Badan Anggaran, agar bisa mencermati, menganalisa, dan menyetujui anggaran yang benar-benar prioritas, serta memastikan tidak menyetujui pengalokasian anggaran yang tidak penting," ujar politikus Partai Nasdem itu.
Ia optimistis alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah daerah untuk masyarakat miskin tetap akan mengakomodasi para penerima yang berhak.
Ia juga mengingatkan pemkab setempat intensif melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran atau benar-benar dinikmati masyarakat, terutama kalangan miskin.
Kepala Badan Keuangan Pemkab Gorontalo Utara Husin Halidi mengatakan sebelumnya pemerintah daerah menganggarkan iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Rp23 ribu per jiwa atau Rp702 juta per bulan.
"Kurang lebih Rp8,8 miliar per tahun," ucapnya.
Angka tersebut lebih dahulu dimasukkan dalam nota pengantar rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 atau sebelum kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan pemerintah.
Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas ulang bersama Badan Anggaran DPRD untuk menambah alokasi anggaran guna menutup kekurangan dengan adanya kenaikan iuran tersebut.
"Kita berencana merasionalisasi beberapa pos anggaran, seperti perjalanan dinas, biaya makan minum, maupun anggaran alat tulis kantor, atau anggaran-anggaran yang belum prioritas," ungkap dia.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Husin Halidi (tengah) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.(ANTARA/Susanti Sako)
