DPRD Gorontalo Utara harap anggaran BPJS Kesehatan aparat desa aman

Pembahasan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 digelar Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo berlangsung di ruang sidang kantor DPRD setempat, pada Rabu (20/9). (ANTARA/Susanti Sako)

Gorontalo (ANTARA) - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Aryati Polapa berharap anggaran BPJS Kesehatan untuk aparat di pemerintahan tingkat desa agar aman .

"Kita berharap tidak ada kendala pada pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparat desa dan keluarganya di tahun ini, agar persoalan yang pernah terjadi tahun sebelumnya tidak terulang lagi," kata Aryati di Gorontalo, Rabu pada pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023, berlangsung di ruang sidang kantor DPRD setempat.

Ia selaku anggota Badan Anggaran DPRD, juga berharap agar anggaran BPJS Kesehatan tidak digeser untuk kegiatan lain.

"Kita wajib memastikan hal itu, agar seluruh aparat desa dan keluarganya tidak menemukan kendala saat akan menggunakan fasilitas layanan kesehatan melalui program tersebut," katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara Gustam Ismail juga mengatakan agar pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparat desa dapat dilakukan tepat waktu.

Pembayarannya harus tepat waktu agar tidak ada layanan yang non aktif saat aparat desa maupun keluarganya akan menggunakan. DPRD senantiasa mengawasi hak hak aparat desa, agar saat mendapatkan layanan kesehatan mereka tidak merogoh kocek pribadi.

"Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas penanggung jawab untuk memperhatikan ketepatan waktu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi aparat desa," kata Gustam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gorontalo Utara Tamrin Monoarfa mengatakan total alokasi anggaran BPJS Kesehatan untuk aparat desa tersebar di 123 desa di 11 kecamatan, mencapai Rp1,7 miliar.

"Kita sempat mengalami kekurangan anggaran Rp60 juta dari total anggaran yang diperlukan tersebut," katanya.

Namun pada pembahasan rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2023 yang digelar, Kepala Badan Keuangan setempat telah memastikan anggaran tersebut aman dan tersedia. Sehingga tidak ada persoalan untuk keperluan pemenuhan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi aparat desa.