Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada penerima sertifikat tanah dari BPN, memanfaatkan sertifikat itu untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan.
BPN bersama Pemprov Gorontalo menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Kabupaten Pohuwato, Jumat.
“Dulu bahkan saya juga pernah menggadaikan sertifikat dan BPKB mobil saya. Tetapi tentu saja untuk keperluan modal usaha, karena waktu itu tak cukup modal untuk buka usaha. Jadi saya harapkan setelah bapak ibu sekalian mendapatkan sertifikat ini, digunakan sebaik baiknya,” kata Rusli.
Ia menyarankan warga untuk tidak menjaminkan sertifikatnya ke tengkulak.
Selain bukan lembaga resmi, tengkulak biasanya mematok bunga yang tinggi, yang sulit dibayar warga.
Gubernur menyarankan warga datang ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, untuk difasilitasi akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, nilai pinjaman KUR lebih besar, dengan bunga yang rendah.
“Jadi jangan ke pihak ketiga atau tengkulak. Silakan datang ke Kumperindag,” imbuhnya.
Kanwil BPN Provinsi Gorontalo masih memiliki banyak pekerjaan rumah, untuk menuntaskan sertifikasi tanah di Kabupaten Pohuwato.
Dari total 84.313 bidang tanah yang disediakan, baru 40.916 bidang atau sekitar 48 persen yang selesai.
Hal itu, artinya masih ada sekitar 52 persen bidang tanah yang belum bersertifikat dan harus tuntas hingga 2023.
Gubernur Rusli menyebut pelaksanaan sertifikasi tanah gratis, merupakan bukti keseriusan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat.
“Ketika Pak Jokowi meluncurkan program sertifikat gratis, ada protes terhadap beliau. Ini katanya hanya untuk menarik perhatian saat pileg dan pilpres. Tapi buktinya sekarang beliau sudah dilantik, para menterinya juga dan program ini jalan sampai 2024,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
BPN bersama Pemprov Gorontalo menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Kabupaten Pohuwato, Jumat.
“Dulu bahkan saya juga pernah menggadaikan sertifikat dan BPKB mobil saya. Tetapi tentu saja untuk keperluan modal usaha, karena waktu itu tak cukup modal untuk buka usaha. Jadi saya harapkan setelah bapak ibu sekalian mendapatkan sertifikat ini, digunakan sebaik baiknya,” kata Rusli.
Ia menyarankan warga untuk tidak menjaminkan sertifikatnya ke tengkulak.
Selain bukan lembaga resmi, tengkulak biasanya mematok bunga yang tinggi, yang sulit dibayar warga.
Gubernur menyarankan warga datang ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, untuk difasilitasi akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, nilai pinjaman KUR lebih besar, dengan bunga yang rendah.
“Jadi jangan ke pihak ketiga atau tengkulak. Silakan datang ke Kumperindag,” imbuhnya.
Kanwil BPN Provinsi Gorontalo masih memiliki banyak pekerjaan rumah, untuk menuntaskan sertifikasi tanah di Kabupaten Pohuwato.
Dari total 84.313 bidang tanah yang disediakan, baru 40.916 bidang atau sekitar 48 persen yang selesai.
Hal itu, artinya masih ada sekitar 52 persen bidang tanah yang belum bersertifikat dan harus tuntas hingga 2023.
Gubernur Rusli menyebut pelaksanaan sertifikasi tanah gratis, merupakan bukti keseriusan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat.
“Ketika Pak Jokowi meluncurkan program sertifikat gratis, ada protes terhadap beliau. Ini katanya hanya untuk menarik perhatian saat pileg dan pilpres. Tapi buktinya sekarang beliau sudah dilantik, para menterinya juga dan program ini jalan sampai 2024,” katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019