Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Senin, menyampaikan Laporan Pengawasan tahun 2019 kepada Pemprov Gorontalo.
Kepala Perwakilan BPKP Supriyadi.
Dijelaskan Supriyadi, mengatakan ada empat aspek penting yang menjadi fokus BPKP yakni pelaksanaan proyek strategis nasional, peningkatan fiskal di daerah, pengamanan aset negara dan tata kelola pemerintahan.
Di bidang proyek strategis nasional, pihaknya menyoroti pembangunan PLTU Anggrek yang dinilainya sudah cukup baik.
Proyek itu hingga akhir tahun 2019 pekerjaan fisiknya sudah mencapai 96 persen.
“Kami juga melihat pembangunan waduk di Bulango Ulu dan berharap proses pembebasan lahannya kami ikut dilibatkan untuk pegawasannya,” jelas Supriyadi.
Dari sisi peningkatan fiskal, pihaknya menyebut pendapatan daerah semua kabupaten, kota dan provinsi masih sangat minim.
Keuangan Gorontalo lebih besar diintervensi dari alokasi dana pemerintah pusat.
“Evaluasi berikutnya menyangkut pengamanan aset. Ada BUMD yang sudah lama berhenti beroperasi. Kami sampaikan ke Pak Gubernur, jika ingin dihidupkan kembali harus ada rencana strategis yang bagus dan kepengurusan yang profesional," tambahnya.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan, Supriyadi melihat sejauh ini sudah berjalan baik.
Kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Gorontalo sudah sangat baik, dengan meraih penghargaan APIP level 3.
Dari enam kabupaten dan kota, hajya satu kabupaten yang belum berstatus level 3.**
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Kepala Perwakilan BPKP Supriyadi.
Dijelaskan Supriyadi, mengatakan ada empat aspek penting yang menjadi fokus BPKP yakni pelaksanaan proyek strategis nasional, peningkatan fiskal di daerah, pengamanan aset negara dan tata kelola pemerintahan.
Di bidang proyek strategis nasional, pihaknya menyoroti pembangunan PLTU Anggrek yang dinilainya sudah cukup baik.
Proyek itu hingga akhir tahun 2019 pekerjaan fisiknya sudah mencapai 96 persen.
“Kami juga melihat pembangunan waduk di Bulango Ulu dan berharap proses pembebasan lahannya kami ikut dilibatkan untuk pegawasannya,” jelas Supriyadi.
Dari sisi peningkatan fiskal, pihaknya menyebut pendapatan daerah semua kabupaten, kota dan provinsi masih sangat minim.
Keuangan Gorontalo lebih besar diintervensi dari alokasi dana pemerintah pusat.
“Evaluasi berikutnya menyangkut pengamanan aset. Ada BUMD yang sudah lama berhenti beroperasi. Kami sampaikan ke Pak Gubernur, jika ingin dihidupkan kembali harus ada rencana strategis yang bagus dan kepengurusan yang profesional," tambahnya.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan, Supriyadi melihat sejauh ini sudah berjalan baik.
Kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Gorontalo sudah sangat baik, dengan meraih penghargaan APIP level 3.
Dari enam kabupaten dan kota, hajya satu kabupaten yang belum berstatus level 3.**
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020