Wabup harap level SPIP Kabupaten Gorontalo meningkat

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo, Hendra Hemeto berharap level Sistem Pengaduan Intern Pemerintah (SPIP) Terintergrsasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo meningkat seiring pelaksanaan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan.

Setiap peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta untuk mengikuti pelatihan itu dengan baik, demi peningkatan peningkatan level sistem pengendalian iternal dengan mengadministrasikan dan mendokumentasikan pengelolaan program.

"Penting sekali penerapan SPIP dalam pengelolaan administrasi pemerintahan agar level SPIP Pemkab Gorontalo dapat meningkat tahun depan," ucap Hendra, Jumat.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi Satgas SPIP tersebut menghadirkan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Sekda Kabupaten Gorontalo, pimpinan OPD, Sekretaris dan Kasubag - Kasubag program pelaporan  pemerintah daerah.

Sebelumnya, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan, kegiatan itu bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuan dengan pencapaian hasil yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan itu diikuti Satgas SPIP dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu Bupati Nelson mengingatkan upaya perbaikan menjadi hal penting dari penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Bupati Nelson mengatakan, banyak hal yang lakukan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo sehingga pemerintah daerah berhasil meningkatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan.

Nelson menyebut, ada beberapa pendampingan yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, antaranya, pengelolaan APBD sehingga terus bisa meraih opini WTP, pengawalan integrasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapabilitas APIP sehingga bisa meraih level tiga, serta pengelolaan dan pendampingan pengelolaan dana desa melalui Siskeudes.

Penyelenggaraan Bimtek Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, ditekankan, haruslah dapat memantapkan langkah untuk menghasilkan dampak nyata bagi pengawasan publik atas kinerja pemerintah, utamanya dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin meningkat di era informasi saat ini.