Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) -Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi dua daerah yang belum menyerahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dievaluasi.
Hal ini terungkap saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2015 bertempat di Bele Li Mbui, Kamis (18/12).
Belum diajukannya RAPBD kedua daerah itu membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku prihatin.
Menurutnya waktu pembahasan RAPBD semakin sempit karena menjelang akhir tahun.
Apalagi,kata dia, usulan tersebut harus dibahas oleh pemerintah provinsi sebelum diputuskan menjadi Perda APBD 2015 oleh DPRD masing masing.
"Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara yang belum menyerahkan RAPBD 2015 kepada kami. Saya minta ini menjadi perhatian bagi dua daerah tersebut. Sebab waktu kita semakin terbatas, sudah harus ditetapkan sebelum akhir tahun nanti," tukasnya.
Gubernur khwatir keterlambatan pengusulan RAPBD akan berdampak pada pelaksanaan program tahun 2015.
Selain itu, pembahasan dan evaluasi dari pemerintah provinsi akan berjalan tidak efektif.
"Usulan RAPBD dari kabupaten/kota kan harus kami evaluasi dulu, harus sesuai dengan peruntukannya. Kita harus lihat satu per satu. Saya mau RAPBD semua daerah harus pro rakyat, minimal 70 persen untuk belanja publik dan 30 persen untuk aparatur. Bagaimana kita mau evaluasi jika diserahkan waktunya sangat mepet," jelasnya.
Untuk RAPBD Provinsi Gorontalo sendiri rencananya akan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPRD pada Jumat (19/12).
Ia menambahkan, komitmen untuk peningkatan kesejahteraan rakyat masih tercermin dalam RAPBD tersebut di mana belanja modal dianggarkan kurang lebih 72 persen dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar 28 persen.
"Harusnya bisa lebih cepat di akhir November kemarin setelah dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri. Tapi karena kemarin ada rekomendasi-rekomendasi dan arahan presiden untuk penghematan anggaran, maka bary besok kami tetapkan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Hal ini terungkap saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2015 bertempat di Bele Li Mbui, Kamis (18/12).
Belum diajukannya RAPBD kedua daerah itu membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku prihatin.
Menurutnya waktu pembahasan RAPBD semakin sempit karena menjelang akhir tahun.
Apalagi,kata dia, usulan tersebut harus dibahas oleh pemerintah provinsi sebelum diputuskan menjadi Perda APBD 2015 oleh DPRD masing masing.
"Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara yang belum menyerahkan RAPBD 2015 kepada kami. Saya minta ini menjadi perhatian bagi dua daerah tersebut. Sebab waktu kita semakin terbatas, sudah harus ditetapkan sebelum akhir tahun nanti," tukasnya.
Gubernur khwatir keterlambatan pengusulan RAPBD akan berdampak pada pelaksanaan program tahun 2015.
Selain itu, pembahasan dan evaluasi dari pemerintah provinsi akan berjalan tidak efektif.
"Usulan RAPBD dari kabupaten/kota kan harus kami evaluasi dulu, harus sesuai dengan peruntukannya. Kita harus lihat satu per satu. Saya mau RAPBD semua daerah harus pro rakyat, minimal 70 persen untuk belanja publik dan 30 persen untuk aparatur. Bagaimana kita mau evaluasi jika diserahkan waktunya sangat mepet," jelasnya.
Untuk RAPBD Provinsi Gorontalo sendiri rencananya akan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPRD pada Jumat (19/12).
Ia menambahkan, komitmen untuk peningkatan kesejahteraan rakyat masih tercermin dalam RAPBD tersebut di mana belanja modal dianggarkan kurang lebih 72 persen dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar 28 persen.
"Harusnya bisa lebih cepat di akhir November kemarin setelah dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri. Tapi karena kemarin ada rekomendasi-rekomendasi dan arahan presiden untuk penghematan anggaran, maka bary besok kami tetapkan," pungkasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014