Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kabupaten Gorontalo Utara optimistis dapat merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 sebelum tahun anggaran 2014 berakhir.
"Tenang saja, lembaga ini tetap akan membahas RAPBD 2015 bahkan kami optimistis mampu merampungkan kewajiban tersebut sebelum tahun anggaran 2014 berakhir," ujar Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Saiful Karim di Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara siap melakukan pembahasan secara maraton, mulai Jumat ini agar target tersebut tercapai.
Menurut Saiful, tertundanya pembahasan RAPBD 2015 dari jadwal yang telah ditetapkan karena pihaknya harus melakukan konsultasi dengan pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
Aturan tersebut berlaku secara umum, baik untuk DPRD maupun pemerintah daerah sehingga sangat penting untuk dikonsultasikan sebelum memasuki tahun anggaran baru.
"Ditambah beberapa hal penting yang harus kami konsultasikan bersama yang belum akan dipublikasikan," ujarnya.
Saiful menambahkan DPRD memahami betul misi APBD itu sendiri, dimana khusus alokasi anggaran perjalanan dinas merupakan bagian penting yang harus dikonsultasikan dengan pihak lain.
"Jika rancangan pada APBD 2015 nanti relevan, maka kami bisa menyetujuinya dengan memperhatikan beberapa langkah efisiensi agar anggaran perjalanan dinas tidak harus mengorbankan anggaran-anggaran penting lainnya, untuk kepentingan publik di daerah ini," ujarnya.
Hasil konsultasi tersebut masih akan dibahas secara internal oleh Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, namun Saiful memastikan akan terjadi perubahan signifikan terhadap standar anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
"Kami akan menginformasikannya lebih lanjut, seiring pembahasan RAPBD 2015 yang diyakini dapat segera dirampungkan," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin kepada wartawan sempat menyampaikan kekhawatirannya terkait belum tuntasnya pembahasan RAPBD 2015 di DPRD.
"Saya khawatir, kita akan terkena sanksi dari pemerintah pusat akibat keterlambatan pembahasan ini," ujarnya.
Ia bahkan meminta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, sebelum pembahasan RAPBD tersebut rampung.
Bupati mengaku terus menjalin komunikasi dengan DPRD agar target pembahasan RAPBD 2015 tercapai, demi kelancaran pembangunan dan program-program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Tenang saja, lembaga ini tetap akan membahas RAPBD 2015 bahkan kami optimistis mampu merampungkan kewajiban tersebut sebelum tahun anggaran 2014 berakhir," ujar Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Saiful Karim di Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara siap melakukan pembahasan secara maraton, mulai Jumat ini agar target tersebut tercapai.
Menurut Saiful, tertundanya pembahasan RAPBD 2015 dari jadwal yang telah ditetapkan karena pihaknya harus melakukan konsultasi dengan pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
Aturan tersebut berlaku secara umum, baik untuk DPRD maupun pemerintah daerah sehingga sangat penting untuk dikonsultasikan sebelum memasuki tahun anggaran baru.
"Ditambah beberapa hal penting yang harus kami konsultasikan bersama yang belum akan dipublikasikan," ujarnya.
Saiful menambahkan DPRD memahami betul misi APBD itu sendiri, dimana khusus alokasi anggaran perjalanan dinas merupakan bagian penting yang harus dikonsultasikan dengan pihak lain.
"Jika rancangan pada APBD 2015 nanti relevan, maka kami bisa menyetujuinya dengan memperhatikan beberapa langkah efisiensi agar anggaran perjalanan dinas tidak harus mengorbankan anggaran-anggaran penting lainnya, untuk kepentingan publik di daerah ini," ujarnya.
Hasil konsultasi tersebut masih akan dibahas secara internal oleh Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, namun Saiful memastikan akan terjadi perubahan signifikan terhadap standar anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
"Kami akan menginformasikannya lebih lanjut, seiring pembahasan RAPBD 2015 yang diyakini dapat segera dirampungkan," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin kepada wartawan sempat menyampaikan kekhawatirannya terkait belum tuntasnya pembahasan RAPBD 2015 di DPRD.
"Saya khawatir, kita akan terkena sanksi dari pemerintah pusat akibat keterlambatan pembahasan ini," ujarnya.
Ia bahkan meminta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, sebelum pembahasan RAPBD tersebut rampung.
Bupati mengaku terus menjalin komunikasi dengan DPRD agar target pembahasan RAPBD 2015 tercapai, demi kelancaran pembangunan dan program-program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada 2015.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014