Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Bone Bolango Djamaludin Wartabone, melalui rilis ke LKBN ANTARA, mengaku kaget karena pihak BNNP Gorontalo mempublikasikan melalui media massa.
Apalagi dalam pernyataan tersebut, ada sebanyak 16 orang dari Kabupaten Bone Bolango yang diduga penyalagunaan barang berbahaya itu, dan semuanya adalah PNS.
Menurutnya, jika dugaan kasus ini terbukti maka adalah preseden buruk bagi jajaran PNS di daerah itu.
"Tentu kami kaget dengan pernyataan BNNP tersebut, apalagi sudah dibuat daftar rangking daerah penyalagunaan barang narkoba bersama kabupaten dan kota lainnya," tambahnya.
Pemkab meminta pihak BNNP untuk memasukan nama-nama ke 16 PNS yang terindikasi penyalahgunaan Narkoba itu ke pemkab setempat, untuk dikonfirmasi lagi ke bersangkutan.
"Kalau memang telah melakukan penyalagunaan, langsung saja ditangani sesuai ketentuan hukum berlaku," ujarnya.
Djamaludin menyayangkan pihak BNNP yang tidak langsung menangkap oknum-oknum PNS yang terindikasi penyalahgunaan narkoba tersebut, tetapi sudah dibeberkan ke media.
Iwan, salah satu warga Gorontalo, mengaku prihatin jika ada PNS yang terlibat penyalagunaan narkoba, karena bisa berdampak buruk bagi pemerintahan dan masyarakat.
"Berarti barang seperti narkoba sudah merambah luas hingga ke pemda-pemda, ini sangat disesalkan," ujarnya.
BNNP harus menangani masalah itu dengan jelas, sekaligus bisa menjadi program pencegahan sebelum merambah ke masyarakat lainnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
