Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengirimkan surat ke sembilan fraksi di DPR RI guna mengajukan permohonan pengujian legislatif atau legislative review terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan ke pimpinan DPR, MPR, DPD dan 575 anggota DPR RI. Isi surat itu adalah tentang permohonan buruh meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan legislative review," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta pada Rabu.
Menurut dia, surat pengajuan permohonan legislative review UU Cipta Kerja sudah disampaikan ke fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP di DPR dan diterima pada 20 Oktober 2020.
KSPI meminta DPR melakukan legislative review karena Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat luas, bukan hanya dari kalangan pekerja.
"Oleh karena itu DPR harus mengambil sikap untuk melakukan legislative review," kata Said.
Said mengatakan bahwa KSPI mendorong Fraksi PKS dan Demokrat, yang menyatakan tidak menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, berinisiatif mendorong legislative review dan pembatalan undang-undang.
KSPI dan serikat buruh lainnya berencana mengadakan aksi nasional saat DPR melakukan sidang paripurna pertama awal November 2020. Para pekerja berencana menggelar aksi di depan gedung DPR di Jakarta dan kantor-kantor DPRD di provinsi.
KSPI ajukan "legislative review" UU Cipta Kerja ke DPR
Rabu, 21 Oktober 2020 15:32 WIB
Arsip Foto. Pekerja dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa menentang pengesahan UU Cipta Kerja di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020). (ANTARA FOTO/MOCH ASIM)
