Wapres Ma'ruf: kesehatan masyarakat prioritas dalam Pilkada 2020

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, supaya partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi lokal tersebut tinggi.

"Pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara pilkada berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan menjadikannya sebagai prioritas, karena peran serta masyarakat sangat esensial dalam proses demokrasi," kata Ma'ruf Amin usai menerima penghargaan Teropong Democracy Award 2020 secara virtual dari Jakarta, Rabu.

Wapres mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi pada prinsipnya ialah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat. Sehingga, untuk dapat memenuhi hak tersebut, kesehatan masyarakat harus diutamakan.

"Pada bulan Desember tahun ini kita kembali akan melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah, yaitu sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Pilkada yang tetap diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 ini, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat," katanya.

Wapres juga mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, bahwa proses pemilihan umum bukan hanya sekadar mekanisme formal dan rutin untuk mendapatkan pemimpin berkualitas. Namun, proses pelaksanaan tahapan pilkada tersebut harus berkualitas dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia.

"Untuk itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural," tukasnya.

Proses demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum di berbagai tingkatan harus dapat meningkatkan kepercayaan dan optimisme publik terhadap Pemerintah sekaligus kepada para pemimpinnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai negara terbesar ketiga di dunia, dengan populasi sebesar 268 juta jiwa, Indonesia terus mengembangkan pilar-pilar demokrasi melalui pemilu, kebebasan pers, persamaan hak bagi seluruh warga negara serta penghormatan hak asasi manusia.

"Meski dapat dikatakan masih pada tahap yang relatif masih muda, semua pilar sistem demokrasi kita telah dan terus berkembang dengan baik," ujarnya.