Addis Ababa (ANTARA GORONTALO) - Uni Afrika (AU) kembali menyampaikan
kesediaannya untuk segera menempatkan pengamat hak asasi manusia dan
ahli militer ke Burundi.
Blok pan-Afrika tersebut mengatakan dalam satu pernyataan pada
Minggu (19/7) bahwa penempatan itu adalah bagian dari kelanjutan dan
pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (PSC).
Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa pertemuan PSC di Johannesburg
pada 13 Juni meminta penempatan pengamat HAM dan personel sipil lain di
Burundi, sebagaimana disepakati dalam komunike pada 14 Mei 2015, serta
ahli militer.
Pengamat HAM itu bertanggung jawab atas pemantauan situasi HAM di
lapangan dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum
kemanusiaan internasional, kata Xinhua.
Sementara itu, para ahli
militer bertanggung jawab dalam verifikasi, bekerja sama dengan
pemerintah dan pemegang saham lain, perlucutan senjata anggota milisi
dan kelompok lain bersenjata, kata pernyataan tersebut.
Sebagai tanggapan, Pemerintah Burundi pada 4 Juli meminta penundaan
penempatan itu ke tanggal lain setelah 15 Juli, ketika pemilihan
presiden dijadwalkan diselenggarakan sebelum akhirnya ditunda jadi 21
Juli 2015, kata pernyataan tersebut.
Pemerintah Burundi pada 8 Juli meminta agar sebelum penempatan, satu
memorandum ditandatangani dengan Komisi itu untuk menetapkan hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
Komisi itu menyatakan bahwa, sejalan dengan pelaksanaan penempatan
pengamat HAM, digagas satu proses bagi perekrutan staf sipil dan
pengerahan ahli militer dari negara anggota Uni Afrika, yang secara
khusus didedikasikan bagi misi itu yang ditugaskan di Burundi.
Komisi tersebut menekankan pengamat HAM dan ahli militer tersebut
akan bekerja sama secara erat dengan lembaga terkait Burundi dan semua
pemangku kepentingan.
"Dapat dipahami bahwa kerja sama ini mesti sepenuhnya menghormati
kebebasan personel terkait, yang menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya
mandat mereka secara transparan dan dapat dipercaya sebagaimana
ditetapkan oleh PSC," katanya.
(Uu.C003)
Uni Afrika siap kirim pengamat HAM ke Burundi
Senin, 20 Juli 2015 13:56 WIB