"Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PDHI ke-69 pada 9 Januari. Maka ditindaklanjuti dengan menggelar kegiatan pengabdian masyarakat tersebut," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB PDHI), Dr drh Muhammad Munawaroh, di Gorontalo, Sabtu.
Kegiatan yang berpusat di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto itu, mengusung tema 'Dokter Hewan Bersatu dan Maju, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'. Juga dihadiri Bupati Kabupaten Gorontalo, Profesor Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati, Hendra S. Hemeto.
Muhammad Munawaroh mengatakan, PDHI saat ini sedang berjuang dalam yudisial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya menempatkan profesi dokter hewan kepada tempat yang semestinya.
"Banyaknya keluhan dokter hewan di daerah terhadap posisi yang seharusnya ditempati oleh profesi dokter hewan, namun kenyataannya tidak demikian. Tentunya menjadi keprihatinan yang perlu diperjuangkan," katanya.
Senada dengan itu, Ketua PDHI Cabang Gorontalo periode 2021-2025, drh T.A. Erwin Nugroho, mengatakan, pihaknya berharap jalinan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah kabupaten tersebut dengan PDHI Cabang Gorontalo, adalah mewujudkan pembangunan peternakan secara optimal.
"Dokter hewan merupakan profesi mulia yang mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Profesi yang langka di Indonesia, sebab untuk memberikan jaminan kesehatan hewan, Indonesia memerlukan 70 ribu orang dokter hewan. Saat ini baru tersedia 20 ribu tersebar di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Kegiatan tersebut disertai dengan tatap muka (audiensi) berkenaan pentingnya profesi dokter hewan dalam pencegahan penyakit 'Zoonosis' yaitu, penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
Serta fungsi dokter hewan terhadap keamanan pangan 'food safety' dari produk atau hasil asal hewan ternak seperti daging, telur dan susu yang dikonsumsi masyarakat.
Disampaikan pula, rekomendasi terkait penyederhanaan birokrasi yang diharapkan dapat menjadi solusi terutama jabatan fungsional Medik Veteriner.
Sebab saat ini tengah menjadi polemik dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di pemerintahan daerah.
