Istana klarifikasi Kapolda Fadil bertelpon jelang pengarahan Presiden Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan mengenai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran yang melakukan hubungan telepon saat menunggu pengarahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

Heru Budi mengatakan telepon yang digunakan Irjen Fadil merupakan milik Staf Protokoler Istana dan Fadil saat itu perlu mendapat informasi dari stafnya mengenai kondisi keamanan Jakarta yang merupakan tanggung jawabnya.

“Itu HP (handphone/telepon genggam) staf protokol yang bertugas,” kata Heru saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Tayangan video Fadil saat bertelepon di Istana Negara menjadi polemik di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu karena saat Jokowi memanggil seluruh petinggi Mabes Polri, kapolda, dan kapolres seluruh Indonesia ke Istana, para perwira polisi itu dilarang membawa telepon genggam, tongkat komando, hingga penutup kepala.

Para perwira polisi itu hanya boleh membawa alat tulis dan buku catatan.

Heru meluruskan bahwa telepon genggam yang dibawa Fadil merupakan milik Staf Protokoler Istana yang dihubungi staf Fadil.

“Pak Kapolda Metro kan perlu tahu kondisi keamanan Jakarta,” kata Heru.

Dalam arahannya kepada perwira kepolisian, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran Polri bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang telah turun drastis.

Menurut Jokowi, sebelum ada peristiwa penembakan di Duren Tiga yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Indeks Kepercayaan Masyarakat menempatkan Polri di puncak teratas saat itu.

"Tetapi begitu ada peristiwa FS (Ferdy Sambo), runyam semuanya, dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu, dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain, tertinggi. Sekarang, saudara-saudara harus tahu, menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan saat ini situasi di semua negara sedang sulit karena menghadapi gelombang dan badai ekonomi global. Bahkan, saat ini 66 negara telah berada pada posisi rentan, dan 345 juta orang di 82 negara sudah menderita kekurangan pangan akut.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis) yang sama. Dia mengingatkan agar jajaran Polri bisa lebih memperhatikan gaya hidupnya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi sorotan masyarakat.

"Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati sehingga saya ingatkan yang namanya kapolres, wakapolres, yang namanya kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi untuk, mengerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan,” kata Jokowi.