Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyebutkan bahwa kelengkapan data sangat penting bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo dalam penanganan tengkes (stunting).
Untuk itu Ismail Pakaya meminta data dan alamat Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diserahkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dapat diketahui tahu siapa dan di mana bayi tengkes diintervensi.
"Saya juga baru tahu data stunting (SSGI) di Gorontalo itu tidak by name by adress," katanya saat menerima kunjungan Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo di rumah jabatan Gubernur, Senin.
Pemerintah daerah, kata dia, kesulitan menangani tengkes berdasarkan data SSGI karena tidak diberi tahu siapa dan di mana balita gizi kurang. Di sisi lain, pemerintah di daerah menggunakan data elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) yang angkanya jauh lebih kecil dari SSGI.
Ia mengemukakan data SSGI menyebut ada 23,08 persen atau 83.313 balita di Provinsi Gorontalo yang beresiko tengkes. Di sisi lain, data e-PPGBM yang diisi dari tingkat desa hanya sekitar empat ribuan balita.
"Kalau kita tidak punya data kita tidak bisa fokus mengintervensi anak anak stunting. Data di kita (dengan nama dan alamat) hanya data hasil penimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi," ujar dia.
Ia berharap penanganan tengkes bisa mengacu pada satu data yang lebih akurat dan digunakan secara umum. Data dengan nama dan alamat diharapkan bisa mengoptimalkan penanganan tengkes hingga ke tingkat desa.
Data SSGI 2022 menyebutkan prevalensi tengkes di Provinsi Gorontalo sebesar 23,8 persen.
Di Kota Gorontalo sebesar 19,1 persen, Kabupatan Gorontalo 30,8 persen, Kabupaten Bone Bolango 22,3 persen, Kabupaten Boalemo 29,9 persen, Gorontalo Utara 29,3 persen dan Kabupaten Pohuwato 6,4 persen, demikian Ismail Pakaya.
Pj Gubernur Gorontalo: Kelengkapan data penting tangani tengkes
Senin, 19 Juni 2023 19:13 WIB