"Saya tidak pernah mengumpulkan DPD, ada beberapa DPD datang ke saya, menanyakan bagaimana sikap pemerintah (terhadap Munaslub Golkar)," kata dia, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Pandjaitan yang merupakan bekas wakil ketua Dewan Pembina Partai Golkar, mengatakan, sikap pemerintah jelas mendukung Munaslub Golkar pada 15 Mei 2016 di Bali.
Mengenai isu salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, yang didukung Istana dan dia, Pandjaitan mengatakan, hal itu menjadi haknya.
Novanto turun dari kursi ketua DPR
seturut skandal permintaan saham PT Freeport Indonesia yang menyebut
nama Presiden Joko Widodo, dan dianggap masuk ke ranah pidana juga Namun
sampai kini penanganan kasus yang sempat menyedot perhatian publik
selama berpekan-pekan itu tidak ke mana-mana.
"Kalau saya dukung dia (Setya Novanto) sebagai anggota khan hak prerogatif saya. Kalau ya," kata Pandjaitan.
Dia mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada siapapun calon ketua umum DPP Partai Golkar.
"Kalau saya dukung dia (Setya Novanto) sebagai anggota khan hak prerogatif saya. Kalau ya," kata Pandjaitan.
Dia mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada siapapun calon ketua umum DPP Partai Golkar.